Iuran Naik, 480 Orang Minta Turun Kelas di BPJS Kesehatan Cabang Semarang

Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Abdul Azis saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Selasa (19/11/19).

SEMARANG – Keputusan pemerintah yang menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga 100 persen pada 1 Januari 2020 tidak memberi dampak signifikan terhadap peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang.

Adapun angka mobilisasi warga yang turun kelas di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang yang membawahi wilayah Semarang dan Demak saat ini tidak sampai 500 orang.

Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Abdul Azis mengatakan, di BJPS Kesehatan Cabang Semarang memang terjadi permintaan penurunan kelas namun jumlahnya tidak signifikan.

“Memang ada mobilitas atau penurunan kelas, jumlahnya tidak sampai 500 hanya 480 orang. Jadi tidak sifnifikan, karena peserta BPJS Kesehatan di Cabang Semarang saja mencapai 2,6 juta orang,” katanya di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Selasa (19/11/19).

Dikatakan, kenaikan premi iuran BPJS Kesehatan sebenarnya tidak terlalu berdampak banyak terhadap masyarakat luas. Apalagi di Semarang ataupun Demak yang merupakan wilayah BPJS Kesehatan Cabang Semarang, masyarakat telah tercover UHC.

“UHC ini dibayarkan oleh pemerintah kota/kabupaten, untuk Semarang hampir 95 persen masyarakat tercover UHC. Untuk karyawan, dibayarkan oleh perusahaan. Kalaupun ada yang turun kelas biasanya adalah peserta yang membayarkan premi secara mandiri,” katanya.

Di sisi lain, kata dia saat ini biaya pelayanan kesehatan dari Januari – Oktober 2019 total mencapai sebesar Rp2.4 triliun sedangkan penerimaan iuran sebesar Rp1.04 triliun.

“BPJS Kesehatan Cabang Semarang saat ini memiliki tunggakan hingga Oktober kemarin sebesar Rp534 miliar,” ucapnya.

Dia menyebutkan, tunggakan tersebut dibayarkan melalui mekanisme first in first out atau rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap.

“Kami menawarkan adanya program SCF (Supply Chain Financing), pinjaman dana yang bisa dipakai rumah sakit yang klaimnya belum dibayarkan BPJS Kesehatan. Nantinya rumah sakit akan menerima uang senilai klaim, dan BPJS akan melunasi beserta bunganya, jadi rumah sakit tidak akan dirugikan,” pungkasnya. (ZP/06)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here