Asintel Kejati Jateng Ponco Hartanto Terima Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM
SEMARANG – Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jateng Ponco Hartanto, SH MH, menerima penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di hotel Bidakara, Jakarta Selasa (11/12).
Ponco menerima penghargaan tersebut, saat dirinya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember Jawa Timur.
“Alhamdulillah kami mendapat penghargaan sebagai wilayah bebas dari korupsi atau WBK, Perolehan predikat Ini berkat kerja keras seluruh jajaran Kejari Jember. Saya saat ini sebagai Asintel Kejati Jateng, penghargaan ini memotivasi untuk diterus berupaya berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Jawa Tengah,” kata Ponco Hartanto di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/12).
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng Yunan Harjaka, SH MH mengapresiasi atas raihan prestasi yang diperoleh Asintel Ponco Hartanto. Di Jawa Tengah, juga mendapat penghargaan yakni Kejari Brebes dan Kajari Demak.
“Saya mengapresiasi raihan penghargaan tersebut, diharapkan dapat menginpirasi Kejari-Kejari di Jawa Tengah untuk mendapatkan WBK/WBBM tahun 2020. Saya meminta, untuk terus terus menanamkan budaya integritas,” ujarnya.
Ponco Hartanto menerima penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, bersama 610 Satker kementerian/instansi yang menerima penghargaan dan 55 satker dan 20 Pejabat/ Perorangan dari Kejaksaan RI, piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Jaksa Agung RI , Dr. ARMINSYAH, SH, MSi. bersama Menteri PAN-RB H. TJAHJO KUMOLO, SH, dihadiri Wakil Presiden RI Prof KH. Ma’aruf Amin.
Sebanyak 55 satker dan 20 Pejabat/ Perorangan dari Kejaksaan RI yang menerima penghargaan tersebut, tidak terlepas dari peran aktif jajaran Kejaksaan, untuk terus menanamkan budaya integritas.
WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan memberikan pelayanan kepada stakeholders dengan baik, cepat, efektif, efisien. (ZP/07)
