Hadapi Tekanan Rupiah, Pemprov Jateng Genjot Pembiayaan dan Pendampingan UMKM
SEMARANG – Di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai benteng ketahanan ekonomi daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang duet memimpin Jateng bareng Wagub Taj Yasin, menegaskan, penguatan akses permodalan, pendampingan usaha, hingga perluasan pasar terus dilakukan agar jutaan pelaku UMKM mampu bertahan sekaligus naik kelas.
Menurut Ahmad Luthfi, UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian Jawa Tengah yang harus terus diperkuat di tengah berbagai tantangan ekonomi, termasuk gejolak nilai tukar dan kenaikan harga bahan baku.
“UMKM di tempat kita harus naik kelas, dari UMKM mikro menjadi kecil, kemudian menengah, dan lain sebagainya,” kata Luthfi usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, Jawa Tengah memiliki pelaku UMKM yang menjadi kekuatan besar dalam menjaga pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah tidak hanya mendorong pelaku usaha untuk bertahan, tetapi juga berkembang melalui berbagai program pembinaan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah.
“Kemudian harus kita guide dengan cara memberi kemudahan akses modal. Permodalannya KUR 6 persen kita berikan kepada mereka,” ujarnya.
Selain dukungan modal, Pemprov Jateng juga memperkuat pendampingan usaha agar produk UMKM semakin kompetitif. Pendampingan tersebut meliputi peningkatan kualitas kemasan produk, penguatan strategi pemasaran, hingga membuka peluang ekspor.
“Kemudian akses pembimbingan terkait dengan packaging-nya, termasuk nanti eksportirnya, kemudian pemasarannya, dan lain sebagainya,” kata Luthfi.
Ia menegaskan, UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Tengah. Oleh karena itu, pembinaan dan penguatan kapasitas pelaku usaha akan terus dilakukan agar sektor tersebut tetap tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Sehingga UMKM merupakan backbone-nya ekonomi Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi andalan kita untuk selalu kita bina,” ujarnya.
Terkait dampak pelemahan rupiah terhadap biaya produksi dan bahan baku, Luthfi menilai diperlukan kerja sama lintas sektor untuk menjaga ketahanan UMKM. Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut.
Menurutnya, sinergi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan dunia usaha menjadi kunci untuk memastikan UMKM tetap mampu berkembang dan berdaya saing.
“Satu sisi memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus gandeng BI, kemudian OJK, kemudian bidang usaha, kemudian bank di tempat kita. Jadi bersama-sama untuk bisa menyelesaikan,” tandasnya.***
