Jaga Inflasi Tetap Terkendali, Pemprov Jateng Waspadai Dampak Kenaikan BBM
JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai diantisipasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen, langsung menginstruksikan pemantauan harga kebutuhan pokok dan menyiapkan langkah pengendalian untuk mencegah lonjakan harga pangan yang berpotensi membebani masyarakat.
“Kita harus mencermati situasi dengan adanya kenaikan harga BBM. Kita harus menyiapkan terkait dengan pergerakan kebutuhan pokok penting masyarakat,” kata Ahmad Luthfi di sela kegiatan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Luthfi, meski hingga kini belum terlihat adanya kenaikan harga bahan pokok penting (bapokting) di Jawa Tengah, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini. Sebab, kenaikan biaya transportasi dan distribusi berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.
Pemprov Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan pemantauan intensif di lapangan.
“Pergerakan bahan pokok penting belum ada. Tetapi sudah kita siapkan antisipasi, koordinasi dengan BI, BUMD, dan stakeholder lain agar melakukan pantauan di lapangan,” ujarnya.
Stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan laju inflasi. Untuk itu, TPID bersama BUMD provinsi maupun kabupaten/kota disiapkan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.
Jika ditemukan gejolak harga di pasar, Pemprov Jateng akan mengoptimalkan peran BUMD melalui operasi pasar maupun intervensi distribusi guna memastikan pasokan tetap tersedia dan harga tetap terkendali.
“Kalau itu ada (kenaikan harga bapokting), maka BUMD kita harus mengambil alih. Bagaimana bahan pokok penting antara ketersediaan barang dan keterjangkauan harga bisa dinikmati masyarakat sehingga inflasi bisa kita tekan,” tegasnya.
Selain menjaga pasokan, Luthfi juga meminta seluruh jajaran terkait mewaspadai praktik spekulasi yang dapat memperburuk kondisi pasar. Pengawasan distribusi dan harga akan diperkuat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan berlebihan di tengah kebutuhan masyarakat.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan harga baru BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat menjadi Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter.
Kenaikan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah memilih bergerak lebih awal untuk memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu.***
