Ekonomi Jateng Tumbuh 5,71 Persen, BI Dorong Pertumbuhan Makin Inklusif

SEMARANG – Perekonomian Jawa Tengah menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar 5,65 persen dan nasional 5,29 persen.

Pertumbuhan tersebut ditopang permintaan domestik yang tetap kuat, investasi yang terus berlanjut, serta kinerja sejumlah sektor utama daerah yang masih terjaga.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho mengatakan capaian tersebut menunjukkan perekonomian Jawa Tengah masih memiliki daya tahan di tengah berbagai tantangan eksternal.

“Perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan resiliensi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen,” kata M. Noor Nugroho dalam Media Briefing Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa Tengah.

Menurut dia, pertumbuhan tersebut perlu terus dijaga melalui penguatan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2026 tumbuh 4,31 persen (yoy). Pertumbuhan itu antara lain ditopang meningkatnya mobilitas masyarakat selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha dan periode libur panjang.

Investasi juga mencatat pertumbuhan kuat sebesar 8,84 persen (yoy), seiring berlanjutnya pembangunan kawasan industri dan Proyek Strategis Nasional. Sementara konsumsi pemerintah tumbuh 15,69 persen (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang industri pengolahan yang tumbuh 5,03 persen (yoy), perdagangan 7,52 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,80 persen.

Inflasi Jateng Tetap Terkendali

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, stabilitas harga Jawa Tengah juga tetap terjaga. Inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,60 persen (yoy), berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1 persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,88 persen.

M. Noor mengatakan pengendalian inflasi terus dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah melalui TPID baik di tingkat provinsi maupun seluruh 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah terus berkoordinasi dan bersinergi memperkuat pengendalian inflasi secara end-to-end, terutama pada komoditas pangan strategis,” ujarnya.

Strategi pengendalian inflasi dilakukan melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Langkah tersebut tidak hanya diarahkan untuk merespons gejolak harga dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat struktur pasokan dan distribusi. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan produktivitas pangan strategis, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit, penguatan outlet pangan dan BUMD sebagai offtaker, serta penguatan dan digitalisasi data sebagai sistem peringatan dini.

Risiko Ekonomi Masih Diwaspadai

Meski prospek ekonomi masih positif, sejumlah risiko tetap perlu menjadi perhatian. Hasil liaison Bank Indonesia dengan pelaku usaha pada triwulan II 2026 menunjukkan dunia usaha masih optimistis terhadap prospek ekonomi ke depan.

Namun, kenaikan biaya produksi dan pembiayaan, keandalan energi, serta dinamika perdagangan global masih menjadi tantangan.

“Penguatan permintaan domestik, keberlanjutan investasi, serta penciptaan iklim usaha dan pembiayaan yang kondusif menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” kata M. Noor.

Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, KPwBI se-Jawa Tengah terus melakukan asesmen, riset, serta menyediakan data dan informasi sebagai dasar rekomendasi kebijakan.

Riset yang dilakukan antara lain terkait daya saing kawasan industri, ketahanan pasokan telur dan daging ayam, sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta quick survey untuk memperdalam isu terkini seperti antisipasi dampak El Nino terhadap inflasi pangan dan pemanfaatan Local Currency Transaction (LCT) di Jawa Tengah.

Bank Indonesia juga melakukan survei pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha Unggulan (KPJU) se-Jawa Tengah.

QRIS Dorong Digitalisasi Ekonomi

Penguatan ekonomi daerah juga dilakukan melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Digitalisasi dinilai mampu membuat transaksi pembayaran semakin efisien dan efektif, baik dari sisi waktu maupun biaya.

Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS di Jawa Tengah mencapai 9,08 juta atau terbanyak ketiga secara nasional. Adapun jumlah merchant mencapai 4,52 juta, menempatkan Jawa Tengah di posisi keempat secara nasional.

Bank Indonesia terus memperluas akseptasi pembayaran digital melalui Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026 yang berlangsung 11–17 Agustus 2026 dan dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Di Jawa Tengah, kegiatan PQN diisi dengan berbagai aktivitas untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat menggunakan pembayaran digital.

“Melalui digitalisasi, transaksi pembayaran menjadi sangat efisien dan efektif, tidak hanya dari sisi waktu namun juga biaya,” ujarnya.

Selain digitalisasi, pengembangan UMKM juga terus dilakukan melalui program onboarding, UMKM ekspor, klaster ketahanan pangan, kemandirian pesantren, sertifikasi halal, hingga UMKM hijau.

Literasi Rupiah Diperluas

Bank Indonesia juga terus memperkuat edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai Rupiah. Pada paruh pertama 2026, sebanyak 49 kegiatan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP Rupiah) telah digelar dengan menjangkau 29.909 peserta di Jawa Tengah.

Bank Indonesia juga menyalurkan Rp3,62 miliar uang layak edar ke empat pulau melalui kegiatan yang sekaligus menghadirkan layanan kas keliling dan edukasi CBP Rupiah.

Perluasan literasi Rupiah dilakukan secara kolaboratif melalui berbagai kegiatan pendidikan, keagamaan, budaya, dan sport tourism di Semarang, Solo Raya, Eks-Karesidenan Pekalongan, serta Banyumas Raya.

Kegiatan tersebut antara lain Rupiah Borobudur Playon, Adipati QRIS Run di Solo, Tegal City Run di Tegal, dan QRIS Purwokerto Run di Purwokerto.

Sementara untuk menjaga kualitas pengelolaan uang Rupiah hingga wilayah terluar, Bank Indonesia melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Kepulauan Karimunjawa.

Ekonomi Syariah Terus Diperkuat

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

KPwBI se-Jawa Tengah bersama pemerintah daerah dan mitra strategis memperkuat literasi serta ekosistem halal atau halal value chain (HVC), sekaligus mendorong pengembangan usaha syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu langkahnya dilakukan melalui sinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah (SPES), termasuk zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di lingkungan sekolah.

Pendampingan sertifikasi halal juga diberikan kepada penyelia, auditor, juru sembelih, pelaku usaha, serta rumah potong hewan dan rumah potong unggas (RPH/RPU).

Berbagai aktivasi ekonomi syariah juga digelar untuk pelaku usaha, pelajar, mahasiswa, komunitas kreatif, pesantren, dan masyarakat melalui Olimpiade Aksi dan Syiar Ekonomi Syariah (OASE) 2026, rangkaian menuju Festival Ekonomi Syariah Jawa (FESYAR Jawa), serta Festival Jateng Syariah (FAJAR) 2026.

FAJAR menjadi ruang kolaboratif untuk mendorong literasi ekonomi syariah, memperkuat halal value chain, menyediakan layanan sertifikasi halal satu pintu, memperluas akses keuangan syariah, mendorong digitalisasi wakaf, serta memperkuat aspek keberlanjutan.

Program serupa juga dilakukan di wilayah kerja KPwBI Solo melalui Syiar Ekonomi Syariah dan Pesantren Solo Raya (SYEKATEN), KPwBI Purwokerto melalui Semarak Festival Ekonomi Syariah (SELARAS), serta KPwBI Tegal melalui Syariah Festival Ekonomi Tegal (SYAFAAT).

M. Noor menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif terus diperkuat melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Sementara kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital,” katanya.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dan program lintas wilayah bersama pemerintah daerah serta seluruh mitra strategis.

Fokusnya meliputi menjaga stabilitas harga, memperluas digitalisasi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan literasi Rupiah, serta mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sinergi tersebut menjadi penting agar kinerja tinggi ekonomi Jawa Tengah dapat terus dijaga sekaligus diterjemahkan menjadi pertumbuhan yang semakin inklusif, berdaya tahan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.