Ahmad Luthfi Serap Aspirasi Pelaku Wisata Borobudur, Pemerataan Ekonomi Jadi Perhatian

MAGELANG – Ramai wisatawan belum tentu berarti seluruh masyarakat ikut menikmati keuntungan pariwisata. Persoalan pemerataan ekonomi, pengaturan kunjungan Candi Borobudur, hingga akses jalan menuju destinasi wisata desa menjadi sejumlah keluhan yang disampaikan para pelaku wisata kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Berbagai persoalan itu mengemuka dalam dialog bersama pegiat wisata di Desa Wisata Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026). Ahmad Luthfi merespons sejumlah aspirasi tersebut dengan meminta perangkat daerah dan pihak terkait menindaklanjutinya.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah pemerataan dampak ekonomi Bank Jateng Borobudur Marathon 2026. Ajang lari yang memasuki satu dekade penyelenggaraan itu dijadwalkan berlangsung pada 15 November mendatang dengan target 12.500 peserta dari berbagai daerah dan mancanegara.

Perwakilan penyelenggara dari Kompas, Budi Sarwanto, mengatakan, Borobudur Marathon tidak semata-mata diarahkan sebagai kegiatan olahraga. Lebih dari itu, ajang tersebut diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kita tidak hanya fokus menyelenggarakan event, khususnya lari saja. Tetapi bagaimana kita juga bisa berinteraksi, mengembangkan pariwisata, dan mengembangkan masyarakat,” ujar Luthfi yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin.

Menurut Budi, pelibatan masyarakat dilakukan melalui berbagai sektor usaha, mulai dari homestay, guest house, hotel, hingga paguyuban andong dan kendaraan VW wisata.

Warga juga didorong mengembangkan rumah pribadi menjadi penginapan dengan pendampingan serta akses pembiayaan melalui Bank Jateng.

Pemberdayaan juga menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program Bank Jateng Pawone, sekitar 20-25 UMKM pada angkatan keenam tahun ini mendapatkan pendampingan pengembangan produk, pemasaran, hingga pembiayaan.

Namun, Gubernur Ahmad Luthfi mengingatkan agar dampak ekonomi kegiatan berskala besar tersebut tidak berhenti pada kelompok usaha tertentu. Manfaatnya harus menjangkau masyarakat desa di sekitar kawasan Borobudur.

“Saya juga minta tolong Kompas, nanti harus netes sampai ke desa. Jangan sampai dinikmati orang-orang tertentu,” tegas Luthfi.

Ia meminta UMKM lokal ikut mendapat ruang untuk tumbuh dan mengambil bagian dalam perputaran ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Hidupkan UMKM-nya. Bantu mereka kalau ada hal yang kira-kira bisa membantu untuk ekonomi desa,” lanjutnya.

Selain pemerataan ekonomi, pengaturan kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur juga menjadi perhatian pelaku wisata.
Perwakilan Masyarakat Saujana Borobudur (MSB) mengusulkan evaluasi jam kunjungan wisata reguler. Mereka berharap waktu kunjungan dapat kembali berlangsung lebih optimal sejak pagi hingga sore, seperti sebelum pandemi Covid-19.
Pelaku wisata juga mengusulkan adanya fasilitasi pertemuan dengan kepala sekolah dari sejumlah daerah, antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jakarta. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas informasi sekaligus mendorong kunjungan wisata edukasi ke Candi Borobudur.

Menanggapi usulan itu, Luthfi menyatakan akan meneruskannya kepada pihak terkait. Ia juga mendukung upaya memperluas kunjungan pelajar agar Candi Borobudur semakin dikenal sebagai destinasi wisata sekaligus sarana pembelajaran sejarah dan budaya.

“Ini usulan bagus dan penting, yang boleh dikunjungi anak sekolah biar banyak tahu,” katanya.

Persoalan infrastruktur juga menjadi keluhan yang disampaikan Supri, pengelola Wisata Negeri Kahyangan di Desa Wonolelo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang.

Ia meminta pemerintah mendukung pelebaran jalan menuju destinasi wisata yang dikelola masyarakat tersebut. Menurut Supri, kawasan itu dikunjungi sekitar 20.000 hingga 40.000 wisatawan setiap bulan.

Saat ini, jalan sepanjang 2,7 kilometer menuju lokasi wisata memiliki lebar sekitar tiga meter. Kondisi tersebut dinilai perlu ditingkatkan agar akses kendaraan dan kenyamanan pengunjung lebih baik.

“Yang kami usulkan, jalan tersebut bisa dilebarkan. Kalau bisa menjadi lima meter, sehingga ketika wisatawan masuk ada rasa nyaman,” ujarnya.

Luthfi mengatakan, pengembangan pariwisata tidak bisa hanya bertumpu pada daya tarik destinasi. Dukungan infrastruktur, keterlibatan masyarakat, dan konektivitas antarkawasan juga diperlukan agar potensi wisata benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Arah tersebut sejalan dengan rencana pengembangan pariwisata Jawa Tengah pada 2027 yang mengedepankan konsep pariwisata berkelanjutan.

Pemprov Jateng menyiapkan program pengaktifan 1.000 desa wisata sepanjang 2026-2027. Pengembangan diarahkan dengan mengoptimalkan potensi lokal, mulai dari wisata alam, budaya, kuliner, hingga produk unggulan masyarakat.

“Untuk Provinsi Jawa Tengah 2026-2027 kita mengaktifkan seribu desa wisata. Di dalamnya ada kuliner, kemudian ada produk-produk unggulan desa,” kata Luthfi seusai kegiatan.

Ia juga menekankan pentingnya menghubungkan satu destinasi dengan destinasi lainnya. Dengan begitu, aktivitas wisatawan tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi turut menggerakkan berbagai usaha masyarakat di kawasan sekitarnya.

“Kita sudah punya program untuk melakukan konektivitas desa wisata. Jadi dari makanannya dapat, kemudian dari budayanya dapat, dari hotelnya dapat. Itu yang kita koneksikan di 35 kabupaten/kota,” jelasnya.

Desa Wisata Candirejo menjadi salah satu contoh pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Melalui koperasi, berbagai usaha warga terhubung dalam satu ekosistem wisata, mulai dari penginapan, transportasi tradisional, kuliner, hingga atraksi budaya.
Data Pemprov Jateng mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Candirejo meningkat dari 10.215 orang pada 2024 menjadi 11.520 orang pada 2025. Dari total kunjungan tahun lalu, sebanyak 10.037 merupakan wisatawan mancanegara.
Peningkatan kunjungan tersebut menjadi peluang bagi masyarakat. Tantangannya, bagaimana aktivitas pariwisata tidak hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga memastikan semakin banyak warga lokal memperoleh manfaat ekonomi.*