OJK Jateng Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat dalam Puncak BIK 2026

SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin marak. Kemudahan mengakses layanan keuangan harus diimbangi dengan pemahaman yang baik agar masyarakat tidak terjebak investasi bodong, pinjaman online ilegal, maupun kejahatan keuangan lainnya.

Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang digelar di Lapangan Parkir eks E-Plaza Semarang, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan ini diisi dengan edukasi keuangan, talkshow, pemberian penghargaan, serta hiburan dari grup musik Guyon Waton yang berhasil menarik ribuan masyarakat Semarang.

Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan tingkat inklusi keuangan di Jawa Tengah pada 2026 telah mencapai sekitar 95 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan berada di angka 72,8 persen.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kemudahan mengakses layanan keuangan dan pemahaman masyarakat dalam menggunakannya.

“Jangan sampai masyarakat sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi belum memahami bagaimana menggunakannya dengan benar. Inklusi harus diimbangi dengan literasi agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam berbagai penawaran yang merugikan,” ujarnya.

Hidayat menjelaskan, pemahaman keuangan semakin penting seiring pesatnya perkembangan layanan digital. Kemudahan bertransaksi melalui perangkat digital harus disertai kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan, mulai dari penipuan investasi hingga pinjaman online ilegal.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Masyarakat juga diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama ketika menerima pesan atau penawaran yang mengatasnamakan lembaga keuangan.

Selain meningkatkan kewaspadaan pribadi, masyarakat diharapkan turut mengingatkan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar apabila menemukan indikasi penipuan.

“Ketika ada tawaran yang mencurigakan, jangan panik dan jangan langsung percaya. Cari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Kalau ada keluarga atau teman yang berpotensi menjadi korban, ingatkan,” katanya.

Direktur OJK Jawa Tengah, Taufik Andriawan, menambahkan bahwa masyarakat perlu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan.

Legal berarti memastikan perusahaan atau penyedia layanan telah memiliki izin dari otoritas berwenang. Sementara logis berarti mencermati apakah penawaran keuntungan yang diberikan masuk akal atau justru terlalu menggiurkan.

Ia mencontohkan, masyarakat patut mencurigai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 100 persen dalam satu bulan tanpa risiko.

“Kalau ada penawaran keuntungan yang tidak masuk akal, masyarakat harus waspada. Jangan hanya melihat iming-iming keuntungan, tetapi periksa legalitas dan pahami risikonya,” jelasnya.
Untuk memastikan legalitas produk atau layanan keuangan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Kontak OJK melalui nomor 157.
Taufik juga menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan ilegal, termasuk judi online dan pinjaman online ilegal. Menurutnya, masyarakat perlu menjaga keamanan data pribadi dan rekening perbankan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen, OJK terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta aparat penegak hukum. Sinergi tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan layanan keuangan sekaligus menekan aktivitas keuangan ilegal.

Sementara itu, perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Tengah I, Fanny Rifki, menyampaikan bahwa edukasi mengenai pasar modal juga terus diperluas. Sepanjang Januari hingga November 2026, BEI telah menyelenggarakan sekitar 300 kegiatan Sekolah Pasar Modal.

Selain itu, terdapat sekitar 45 galeri investasi yang tersebar di berbagai lingkungan, mulai dari perguruan tinggi, sekolah, hingga pemerintah daerah.

Fanny mengatakan, edukasi investasi tidak cukup hanya mendorong masyarakat untuk menjadi investor. Lebih dari itu, masyarakat harus memahami instrumen investasi yang dipilih serta menyesuaikannya dengan profil risiko masing-masing.

“Yang kita dorong bukan hanya jumlah investornya, tetapi juga kualitas investornya. Masyarakat harus memahami produk investasi yang dipilih, termasuk risiko yang menyertainya,” ujarnya.

Melalui Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026, OJK bersama pelaku industri jasa keuangan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi dan inklusi keuangan semakin meningkat.

Dengan pemahaman keuangan yang memadai, masyarakat diharapkan tidak hanya semakin mudah mengakses berbagai layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.*