50 Dosen Undip Taken Petisi Tolak Revisi UU KPK

Wakil Rektor I Undip, Budi Setiyono saat melakukan penandatanganan petisi penolakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undipnya, Semarang, Senin (9/9/19).

SEMARANG – Tidak kurang 50 dosen Universitas Diponegoro (Undip) menandatangani petisi menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Rektor I Undip, Budi Setiyono mengatakan, dosen-dosen ini membuat petisi karena revisi RUU yang dilakukan dalam sidang Paripurna DPR RI, tidak mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik. Hal ini dianggap melemahkan KPK.

“KPK adalah amanah reformasi dalam upaya melawan korupsi yang sekaligus amanah konstitusi. Petisi ini dibuat karena malihat perjalanan bangsa bisa tercanam dengan inisiasi revisi RUU KPK ini, ” katanya usai aksi, Senin (9/9/19).

Dikatakan, melemahnya lembaga anti rasuah tersebut, dikhawatirkan akan memiliki dampak serius terhadap pemberantasan korupsi. Dengan institusi yang lemah, justru akan membuat korupsi semakin kuat dan nantinya penegakan, pengungkapan hukum tidak bisa terjadi.

“Kami ingin agar KPK diselematkan, dari upaya pelemahan ini. Agar pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik,” jelasnya.

Disebutnya, rencananya petisi yang dibuat oleh puluhan dosen dan diikuti pula oleh mahasiswa dan organisasi kampus tersebut akan diberikan ke Presiden, DPR melalui berbagai saluran, misalnya melalui surat.

Selain itu, kata dia rencananya para dosen ini akan mengajak beberapa almuni yang duduk di bangku eksekutif, legislatif, yudikatif untuk menyuarakan keprihatinan tersebut sehingga ada dampaknya.

“Gerakan atau aksi ini juga dilakukan perguruan tinggi lain, dan menjadi gerakan komunal yang diharapkan bisa memberikan impact terhadap pengambilan keputusan,” ucapnya.

Ditambahkan, petisi yang berisi tanda tangan terhadap dukungan kepada KPK, akan dilakukan selama dua hari, yakni pada Senin (9/9) dan Selasa (10/9) hari ini dan akan dikirimkan ke berbagai lembaga lainnya.

“Jika petisi ini tidak memiliki impact atau tidak bergaung, akan ada langkah lanjutan lagi dan tidak sekedar petisi,” pungkasnya. (ZP/05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here