7 Rumah Sakit Milik Pemprov Jateng, Siap Jalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis
JAKARTA – Sebanyak tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Provinsi Jawa Tengah, siap menjalankan program pendidikan dokter spesialis (Hospital Based Specialist Education). Hal ini guna memperbanyak jumlah dokter spesialis yang ada di Indonesia.
Direktur RSUD Dr Moewardi, dr Zulfachmi Wahab menyatakan, program Hospital Based Specialist Education menjadi terobosan penting.
“Selama ini pendidikan spesialis hanya dilakukan oleh universitas. Dengan hospital based, rumah sakit juga bisa menjadi penyelenggara pendidikan. Pemprov Jateng punya tujuh rumah sakit, yang siap mendukung percepatan ini,” kata Zulfachmi, saat The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME), di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ditambahkan, ttujuh rumah sakit milik Pemprov Jateng tersebuf adalah RSUD dr Moewardi (Surakarta), RSUD Prof Dr Margono Soekarjo (Banyumas), RSUD dr Rehatta (Jepara), RSJD dr Amino Gondohutomo (Kota Semarang), RSJD dr Arif Zainudin (Surakarta), RSJD dr RM Soedjarwadi (Klaten), dan RSUD dr Adhyatma MPH atau RSUD Tugurejo (Kota Semarang).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menambahkan, pihaknya menyambut baik terobosan itu. Pemprov Jateng berkomitmen mendukung program tersebut. Dengan menerapkan program hospital based specialist education, maka ketersediaan dokter spesialis terus bertambah.
“Hari ini penyamaan persepsi dengan narasumber internasional, jadi penting. Kami di Jateng sudah ada dua rumah sakit yang jalan, Moewardi di Surakarta dan Margono di Purwokerto,” kata Sumarno.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya transformasi kesehatan, agar seluruh masyarakat mendapat layanan yang mudah, berkualitas, dan terjangkau. Dia mencontohkan, layanan operasi jantung bypass.
“Di akhir 2022 hanya ada sembilan rumah sakit yang bisa melakukan operasi itu. Mereka harus menunggu beberapa bulan untuk operasi itu. Per kemarin sudah ada 25 provinsi, harapannya 2027 sudah 34 provinsi. Jadi nggak harus antre untuk dapat layanan operasi bypass jantung,” terang Budi.
Dalam konferensi ini juga dilakukan penyerahan sertifikat akreditasi institusi penyelenggara pendidikan dari ACGME International, kepada rumah sakit pendidikan penyelenggara utama. Selain itu juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, terkait pemerataan layanan kesehatan.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap kesenjangan tenaga spesialis dapat segera diatasi, dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia semakin merata.
