Berantas Rokok Ilegal, Ahmad Luthfi Minta Aparat Bongkar Jaringan Produksi dan Distribusi

SEMARANG – Peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan besar. Tak cukup hanya menyita dan memusnahkan barang bukti, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta aparat dan pemerintah daerah membongkar mata rantai bisnis ilegal tersebut, mulai dari produksi, distribusi hingga penjualan.

Penegasan itu disampaikan menyusul pemusnahan 32,7 juta batang rokok ilegal dan lebih dari 8.000 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 12 November 2026.

“Di seluruh kabupaten/kota kita perangi karena ini krusial. Tidak boleh lagi ada tindakan ilegal mulai dari produksi, distribusi, sampai penjualan. Kita harus putus mata rantainya,” kata Ahmad Luthfi.

Menurutnya, pemberantasan rokok ilegal tidak bisa hanya mengandalkan operasi penindakan. Kolaborasi lintas sektor, pengawasan, dan edukasi masyarakat harus berjalan beriringan agar peredaran produk tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu tidak terus berulang.

Luthfi telah memerintahkan Satpol PP Jawa Tengah berkoordinasi dengan Polda Jateng serta Bea Cukai Jateng-DIY untuk memperkuat pengawasan dan penindakan. Upaya tersebut juga harus menjangkau seluruh kabupaten/kota.

Dia meminta sosialisasi diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan. Bahkan, imbauan mengenai larangan peredaran rokok ilegal dan ciri-ciri produk ilegal perlu dipasang di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat, termasuk warung-warung.

“Potensi rokok ilegal ini sangat merugikan penerimaan negara dan daerah terkait pajak atau cukai rokok itu sendiri. Tidak kalah penting adalah melakukan imbauan untuk betul-betul menaati hukum terkait rokok ilegal itu sendiri,” ujarnya.

Dalam pemusnahan tersebut, barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan bernilai Rp 49,28 miliar. Seluruhnya merupakan hasil operasi gabungan Bea Cukai Jateng-DIY, Polda Jateng, dan Satpol PP Jawa Tengah di sejumlah daerah.

Besarnya jumlah barang bukti yang disita menunjukkan bahwa peredaran produk ilegal masih menjadi tantangan serius. Dampaknya bukan hanya pada hilangnya potensi penerimaan negara dari cukai, tetapi juga dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang turut menopang berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jateng-DIY, Agus Yulianto, mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir pihaknya telah menindak 270.731.899 batang rokok ilegal di wilayah Jawa Tengah dan DIY.

Sementara itu, sepanjang 2026 hingga 9 November, Bea Cukai telah menerbitkan 3.764 surat bukti penindakan. Dari operasi tersebut, petugas mengamankan 125.821.799 batang rokok ilegal dan 19.630 liter MMEA.

“Hari ini kita musnahkan 32,7 juta batang rokok ilegal dan lebih dari 8.000 liter MMEA. Ini menegaskan bahwa kita tidak memberi toleransi terhadap produksi, peredaran, dan konsumsi rokok ilegal,” kata Agus.***