OJK Perkuat Keamanan Siber dan Etika Penagihan Industri Fintech Lending

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat keamanan siber dan pelindungan konsumen di industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending.

Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Langkah ini bertujuan membangun industri fintech lending yang aman, tangguh, dan berintegritas di tengah meningkatnya ancaman siber serta risiko operasional layanan keuangan digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan penyelenggara LPBBTI perlu beralih dari pendekatan yang hanya berfokus pada keamanan siber menuju penguatan ketahanan siber.

Menurutnya, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara harus memiliki kemampuan mengantisipasi, mendeteksi, merespons, hingga memulihkan layanan dengan cepat ketika terjadi insiden.

“Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman.

Pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola keamanan siber, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.

OJK juga melengkapi pedoman dengan instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur.

Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.

Agusman menegaskan, keamanan dan ketahanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian teknologi informasi, melainkan bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Karena itu, diperlukan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.

Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menyebut ancaman siber kini menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, hingga merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan.

Untuk itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan guna memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.

Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter.

Selain penguatan keamanan siber, OJK juga mendorong penerapan praktik penagihan yang beretika dan bertanggung jawab melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).

Agusman menegaskan, proses penagihan harus mengutamakan pelindungan konsumen dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Praktik intimidasi maupun kekerasan juga tidak boleh terjadi dalam proses penagihan.

“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan,” tegasnya.

Melalui kedua langkah tersebut, OJK berharap penyelenggara fintech lending semakin memperkuat tata kelola, manajemen risiko, keamanan data, dan ketahanan operasional.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan pendanaan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan.