OJK Ungkap Pinjol Ilegal di Jateng Banyak Digunakan untuk Modal Judi Online

SEMARANG – Praktik pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah. Bahkan, penggunaan pinjol ilegal di masyarakat ditemukan memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Sebagian masyarakat memanfaatkan pinjaman tersebut untuk mendapatkan dana deposit ketika kehabisan uang untuk berjudi.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jawa Tengah, Taufik Andriawan mengungkapkan, kecenderungan penggunaan pinjol ilegal untuk mendanai judi online menjadi perhatian serius.

“Kalau di Jawa Tengah, kecenderungannya hampir 70 persen pinjol ilegal itu untuk judi online. Jadi, pinjol ilegal nyambung ke judi online,” ungkap Taufik.

Ia menjelaskan, masyarakat yang terlibat judi online kerap mencari tambahan dana ketika uangnya habis. Salah satu caranya dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman online untuk kembali mengisi saldo atau melakukan deposit judi.

Kondisi tersebut semakin berisiko karena masyarakat bisa terjebak dalam lingkaran utang. Apalagi, pinjaman dari penyedia ilegal sering kali disertai bunga dan biaya yang tidak transparan serta mekanisme penagihan yang merugikan konsumen.

Sementara itu, Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo mengatakan, meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital harus diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai risiko yang menyertainya.

Menurutnya, perkembangan inklusi keuangan digital belum sepenuhnya diikuti peningkatan literasi yang seimbang. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang menggunakan perangkat dan layanan digital tanpa memahami cara kerja maupun risikonya.

“Jadi, banyak orang menggunakan perangkat digital, tetapi belum tentu paham. Smartphone itu yang harusnya smart siapa? Harusnya yang punya, bukan phone-nya,” ujarnya.

Hidayat menilai, edukasi menjadi pintu utama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Masyarakat perlu memahami legalitas produk dan layanan keuangan sebelum memutuskan untuk menggunakannya.

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terbaik dimulai dari kemampuan masyarakat melindungi dirinya sendiri. Dengan literasi yang baik, masyarakat diharapkan lebih mampu mengenali risiko penipuan maupun praktik keuangan ilegal.

OJK Buka Kanal Pengaduan

Lebih lanjut, Taufik menjelaskan, masyarakat yang merasa menjadi korban pinjol ilegal dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal Si Pasti di laman www.sipasti.go.id.

Selain itu, masyarakat dapat menghubungi layanan OJK melalui kontak 157 untuk memastikan legalitas perusahaan atau penyedia layanan pinjaman online.

Menurutnya, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa legalitas penyelenggara sebelum mengajukan pinjaman. Jangan hanya tergiur proses pencairan yang mudah dan cepat tanpa memahami ketentuan serta risiko yang ditawarkan.

OJK juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pinjaman yang tidak jelas asal-usulnya. Dengan meningkatkan literasi keuangan dan kewaspadaan, masyarakat diharapkan tidak terjebak pinjol ilegal maupun menjadikan pinjaman sebagai sumber dana untuk aktivitas judi online.***