OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Waran, Nilai Kerugian Rp6,97 Miliar

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka kasus dugaan manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik yang diduga melibatkan empat orang tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S. Mereka merupakan karyawan swasta yang ditahan oleh Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK pada Senin (16/11/2026).

Ketiganya selanjutnya ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan.

Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan salah satu perusahaan sekuritas, saat ini sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani Polda Metro Jaya.

OJK menduga keempat tersangka terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di BEI.

Dugaan manipulasi tersebut terjadi pada perdagangan 29 Mei 2023, yang melibatkan Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga mendanai transaksi melalui rekening bank milik pihak lain.

OJK memperkirakan praktik tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal. Proses tersebut kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sejak Mei 2026.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

OJK menyatakan, penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga dapat menghambat proses penyidikan.

Meski demikian, OJK menegaskan proses penegakan hukum tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta menghormati hak-hak para tersangka.

OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Polri dan Kejaksaan, guna memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan profesional dan konsisten.

Langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi OJK dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal, sekaligus menjaga integritas perdagangan efek, meningkatkan perlindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.***

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.

Verified by MonsterInsights