Lindungi Keluarga dari Pinjol Ilegal, Kader PKK Jateng Dibekali Literasi Keuangan
SEMARANG – Perlindungan ekonomi keluarga tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan pendapatan. Kemampuan mengelola keuangan, memahami risiko, serta memilih layanan keuangan yang aman juga menjadi faktor penting, agar keluarga tidak terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal maupun penipuan transaksi digital.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, saat membuka Pembekalan Training of Trainer (ToT) Literasi Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (16/11/2026). Dalam kegiatan itu, Ketua TP PKK dari 35 kabupaten/ kota se-Jateng juga dikukuhkan sebagai Duta Literasi dan Inklusi Keuangan.
Dalam kesempatan itu, Nawal mendorong kader PKK menjadi edukator, sekaligus penggerak literasi keuangan di tengah masyarakat. Peran tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kejahatan keuangan. Hal itu juga sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Dia mengatakan, persoalan keuangan keluarga tidak hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan. Rendahnya literasi, keterampilan, kedisiplinan, serta ketepatan dalam mengambil keputusan keuangan turut memengaruhi kemampuan keluarga dalam menjaga kondisi ekonominya.
Menurut Nawal, pemberdayaan ekonomi keluarga perlu dilakukan secara menyeluruh. Kader PKK tidak hanya didorong untuk memberikan pelatihan keterampilan agar masyarakat mampu menghasilkan produk dan memperoleh pendapatan, tetapi juga membekali keluarga dengan kemampuan mengelola keuangan.
“Kita hari ini ingin keluarga di Jawa Tengah berdaya secara ekonomi, bukan hanya pelatihan bagaimana caranya membuat produk, tetapi bagaimana kader PKK ini juga mampu mengelola keuangannya,” ucap Bunda Literasi Jateng tersebut.
Melalui pembekalan literasi keuangan, kader PKK diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar lebih cermat sebelum menggunakan produk dan layanan keuangan. Masyarakat perlu memastikan legalitas, memahami keamanan, serta mempertimbangkan risiko, terutama dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.
“Kita akan belajar pada hari ini untuk mendorong kader dan keluarga, agar selalu mencari informasi terkait dengan legalitas, keamanan dan logika dalam memanfaatkan layanan keuangan, termasuk bagaimana layanan keuangan digital,” imbuh Nawal.
Pentingnya penguatan literasi keuangan semakin relevan dengan data OJK yang mencatat, sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, terdapat 36.549 pengaduan terkait pinjaman online ilegal. Dalam periode yang sama, OJK telah menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal.
Sementara itu, Indonesia Anti Scam Center (IASC) OJK mencatat 737.686 laporan penipuan pada 22 November hingga 28 Oktober 2026. Sebanyak 1.471.112 rekening telah diblokir, dengan dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar.
Nawal menegaskan, penguatan literasi keuangan harus terintegrasi dengan gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan ini, upaya meningkatkan kesejahteraan tidak hanya berorientasi pada kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi juga kecakapan menjaga dan mengelola keuangan secara aman serta bertanggung jawab.
Istri Wagub Jateng ini mengingatkan masyarakat agar segera melapor kepada OJK melalui call center 157, apabila menjadi korban penipuan digital, investasi bodong, maupun kejahatan keuangan lainnya. Pesan ini diharapkan dapat diteruskan kader PKK kepada keluarga dan masyarakat, di lingkungan masing-masing.
“Segera lapor kepada pihak-pihak terkait jika menjadi korban penipuan digital, investasi bodong dan sebagainya. Jadi kegiatan TOT ini akan mengedukasi kader-kader PKK yang ada di bawah,” pungkasnya.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan, para Duta Literasi dan Inklusi Keuangan yang baru dikukuhkan memiliki tiga peran strategis. Pertama, sebagai edukator atau pelatih yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan.
Kedua, sebagai role model atau teladan dalam mempraktikkan pengelolaan keuangan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, sebagai penggerak yang mengajak masyarakat memahami sektor keuangan dan menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dia menilai, PKK memiliki jaringan organisasi yang sistematis, terstruktur, dan mengakar hingga tingkat masyarakat. Hal tersebut menjadi modal penting untuk memperluas jangkauan edukasi literasi dan inklusi keuangan.
“Kami dari OJK karena punya keyakinan, bahwa PKK ini adalah organisasi yang sangat sistematis, terstruktur, mengakar sampai ke masyarakat, kita meyakini bahwa ini adalah kerja sama yang sangat baik,” pungkas Hidayat.***
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.