Ahmad Luthfi Hadirkan Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Pelosok Desa, Ini Buktinya

KLATEN – Perempuan dan anak korban kekerasan kini memiliki ruang untuk mengadu dan mendapatkan pendampingan hingga tingkat desa di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Seluruh 19 desa di wilayah tersebut telah membentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), lengkap dengan kader pendamping dan dukungan anggaran.

Langkah itu membuat Kecamatan Juwiring menjadi salah satu percontohan program Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah dengan predikat unggul. Program yang mengintegrasikan perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat, hingga pendampingan kelompok rentan tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Saat meninjau pelaksanaan “Kecamatan Berdaya” di Kantor Kecamatan Juwiring, Jumat, 13 Novembet 2026, Ahmad Luthfi menilai program tersebut telah berjalan dengan baik karena melibatkan kecamatan dan desa sebagai satu kesatuan dalam melayani masyarakat.

“Kecamatan Berdaya di Juwiring sangat lengkap sekali. Artinya, kecamatan menjadi basis pengembangan masyarakat untuk memberikan pelayanan di wilayah kecamatan dan desa-desa sekitarnya,” kata Ahmad Luthfi.

Menurut dia, kecamatan harus menjadi pusat aktivitas sekaligus ruang bersama bagi masyarakat desa. Melalui pendekatan tersebut, berbagai kelompok masyarakat, mulai anak muda, petani, perempuan, hingga anak-anak, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi secara mandiri maupun berkelompok.

Model pemberdayaan seperti itu diharapkan tidak hanya memperluas akses pelayanan, tetapi juga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini yang kita gunakan agar seluruh Provinsi Jawa Tengah mampu mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Maka penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu sebagai Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak dalam ajang Indonesia Kita Award 2026 bukanlah tanpa alasan.

Salah satu wujud konkretnya terlihat di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Melalui program Kecamatan Berdaya, perlindungan perempuan dan anak tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi diwujudkan hingga tingkat desa melalui pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).

Salah satu kekuatan Kecamatan Berdaya di Juwiring terletak pada sistem perlindungan perempuan dan anak. Sebelum RPPA terbentuk, kecamatan tersebut telah memiliki inovasi Puspa (Pusat Layanan Sahabat Perempuan, Anak, dan Disabilitas).

Di Juwiring, seluruh 19 desa telah memiliki RPPA beserta satgas pendamping. Keberadaan layanan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai persoalan, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perundungan, hingga persoalan lansia dan penyandang disabilitas.

Praktik ini menjadi salah satu gambaran bagaimana program perlindungan yang dikembangkan Pemprov Jateng diterjemahkan menjadi layanan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Camat Juwiring, Nindyarini Budi Wardhani, mengatakan, keberadaan layanan tersebut membuat masyarakat semakin berani menyampaikan persoalan yang sebelumnya kerap tersembunyi, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Setelah RPPA dibentuk di seluruh desa, upaya perlindungan diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, pengusaha, budayawan, dan tokoh agama. Setiap desa juga telah memiliki kader paralegal untuk membantu menangani persoalan di lingkungan masing-masing.
“Kami selalu berkolaborasi dengan kepala desa, pengusaha, budayawan, dan tokoh agama. Setelah ada RPPA dan Puspa, lebih banyak yang berani speak up tentang permasalahan perempuan dan anak. Mulai kekerasan perempuan dan anak, bullying, bahkan disabilitas dan lansia. Semua datanya kami ada,” kata Nindyarini.

Penanganan aduan dilakukan secara berjenjang. Persoalan yang masih bisa diselesaikan di tingkat desa akan ditangani di sana. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, kasus diteruskan ke kecamatan hingga kabupaten.

Dari pendataan yang dilakukan, tercatat 10 aduan terkait anak, enam aduan terkait perempuan, enam persoalan penyandang disabilitas, serta dua aduan terkait lansia.

Pendampingan tidak berhenti setelah laporan diterima. Pemerintah kecamatan juga terus mendampingi korban, termasuk mereka yang mengalami perundungan, kekerasan seksual, dan eksploitasi. Upaya pemulihan kepercayaan diri menjadi bagian dari proses pendampingan.

“Sampai saat ini kami juga masih mendampingi korban, entah itu bullying, kekerasan seksual, eksploitasi, dan lainnya. Kami juga memberikan bantuan untuk pemulihan kepercayaan diri,” ungkapnya.

Selain perlindungan kelompok rentan, kunjungan Gubernur di Juwiring juga diisi sejumlah pelayanan langsung kepada masyarakat.

Layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) digelar bersamaan dengan program Dokter Spesialis Keliling (Speling). Masyarakat bisa mengakses pemeriksaan kesehatan sekaligus berkonsultasi dengan tenaga medis spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit.

Ada pula Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Selain membantu daya beli masyarakat, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis, meliputi: Kartu Jateng Ngopeni (Kajen) Tahap IV kepada 260 penerima manfaat, masing-masing senilai Rp 600.000.

Bantuan Insentif Pengajar Keagamaan Termin II Tahun Anggaran 2026 senilai total Rp 2.770.200.000. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp 2.500.000 per penerima.

Bantuan Sambungan Listrik Murah untuk 10 penerima dengan total Rp 10.698.055. Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa satu ton beras untuk 100 keluarga penerima manfaat.

Berbagai layanan tersebut menjadi bagian dari pendekatan Kecamatan Berdaya yang menempatkan kecamatan sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui kolaborasi hingga tingkat desa, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga memiliki akses perlindungan, kesempatan berkembang, dan kehidupan yang lebih sejahtera.*