BI dan Pemprov Jateng Satukan Produsen-Offtaker, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah

SEMARANG – Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dan distribusi pangan yang lebih terintegrasi. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Temu Bisnis Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Intra Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah itu dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho, kepala daerah, anggota TPID kabupaten/kota, pelaku usaha, offtaker, produsen pangan, hingga sejumlah asosiasi komoditas pangan strategis.

Kepala BI Jateng, M. Noor Nugroho, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), program yang dikembangkan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Menurutnya, GPIPS dirancang untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan finansial melalui penguatan produksi, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi pangan.

“Kegiatan hari ini merupakan upaya bersama untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas harga pangan sebagaimana yang dicanangkan dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS,” ujar Noor Nugroho.

Pada kesempatan itu, Bank Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang kembali meraih penghargaan pengendalian inflasi dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut Noor, penghargaan tersebut menjadi bukti kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi teknis, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga.

Ia menjelaskan, inflasi Jawa Tengah pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,23 persen secara bulanan dengan inflasi tahunan mencapai 2,85 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus satu persen.

Meski demikian, sejumlah komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menghadapi disparitas harga antarwilayah yang cukup tinggi sehingga perlu mendapat perhatian bersama.

“Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, capaian ini tentu masih dapat ditingkatkan dengan mengupayakan harga yang lebih terjangkau dan merata di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah,” katanya.

Sebagai bagian dari penguatan KAD terintegrasi Mitra Jawa Tengah, kegiatan tersebut juga diisi dengan temu bisnis yang mempertemukan produsen dan offtaker dari berbagai daerah.

Sebanyak 99 offtaker dan 111 produsen dari 34 kabupaten/kota mengikuti forum tersebut untuk menjajaki peluang kerja sama dan transaksi komoditas pangan strategis.

Dari sisi kebutuhan, komoditas yang paling banyak dicari adalah beras sebanyak 30 permintaan, minyak goreng 25 permintaan, cabai 25 permintaan, bawang merah 13 permintaan, jagung empat permintaan, dan telur ayam tiga permintaan.

Sementara dari sisi produsen, pasokan terbesar berasal dari komoditas cabai dengan 33 produsen, beras 28 produsen, jagung 25 produsen, bawang merah 20 produsen, telur ayam empat produsen, dan minyak goreng dua produsen.

Noor berharap temu bisnis tersebut dapat menghasilkan kesepakatan konkret yang ditindaklanjuti melalui kerja sama jangka panjang guna memperkuat distribusi pangan antardaerah serta menekan gejolak harga.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada produksi pangan yang melimpah, tetapi juga pada kemampuan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Menurutnya, Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan produksi beras, jagung, bawang merah, cabai, telur, dan daging ayam yang besar. Namun hasil produksi tersebut harus mampu memberikan manfaat terlebih dahulu bagi masyarakat Jawa Tengah.

“Kuncinya adalah bagaimana ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok penting itu bisa dinikmati masyarakat kita,” kata Luthfi.

Ia meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengambil peran lebih besar dalam memperkuat distribusi pangan agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga di tingkat konsumen.

Luthfi juga menyoroti komoditas telur ayam yang saat ini mengalami surplus produksi, namun harga di tingkat peternak masih relatif rendah. Menurutnya, diperlukan intervensi dan kolaborasi seluruh pihak agar peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak tanpa membebani masyarakat.

Selain itu, ia meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat kerja sama antarwilayah sehingga komoditas unggulan seperti bawang merah Brebes, cabai Temanggung dan Magelang, maupun beras dari sentra produksi lainnya dapat lebih dulu memenuhi kebutuhan daerah-daerah di Jawa Tengah.

“Jawa Tengah harus mempunyai soliditas bersama-sama. Bawang merah Brebes, cabai Temanggung dan Magelang, serta komoditas lainnya harus mampu memenuhi kebutuhan Jawa Tengah terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke daerah lain,” tegasnya.

Menurut Luthfi, kolaborasi antara pemerintah daerah, produsen, pedagang, offtaker, dan BUMD menjadi kunci menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

“Kita ingin petani untung, peternak untung, masyarakat juga mendapatkan harga yang terjangkau. Dengan begitu inflasi tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkasnya.***