BPJS Kesehatan Optimistis 100% Masyarakat Jateng Terkover UHC di 2019

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jateng-DIY, Aris Jatmiko.

SEMARANG- Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jateng-DIY, Aris Jatmiko optimistis pada 2019 nanti seluruh masyarakat Jawa Tengah telah tercover Universal Health Coverage (UHC).

Aris Jatmiko mengatakan target UHC atau Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program nasional. Hal itu sudah dikoordinasikan dengan 11 kementerian dan pemerintah daerah untuk mewujudkan program tersebut.

“Dalam hal kebijakan penganggaran, sudah dibicarakan dengan semua daerah agar semua masyarakat bisa tercover kesehatannya. Pada 2019 mendatang, diyakini semua daerah bisa mencapai UHC tersebut,” kata Aris, Senin (1/10).

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo mengemukakan, UHC di 35 kabupaten/ kota se Jateng saat ini belum tercapai secara keseluruhan. Hal tersebut berkaitan dengan masalah pembiayaan.

“Jika hanya mengandalkan premi dari peserta BPJS, masih cukup menyulitkan karena sampai sekarang baru 17 juta penduduk atau 45% di Jateng yang sudah terbayarkan. Angka itu sudah termasuk masyarakat miskin dan tidak ada masalah,” ujar Yulianto.

Dia menambahkan, sampai September 2018 klaim fasilitas kesehatan (faskes) baru terbayar sekitar Rp 7,3 triliun. Angka itu, kata dia, sudah termasuk pembayaran bagi masyarakat miskin.

“Persoalannya, jika digabung dengan masyarakat umum lainnya, pembayarannya memang masih belum cukup. Dalam persoalan itu, kami tetap berupaya agar segera terselesaikan seperti peningkatan jumlah peserta BPJS sehingga target UHC pada 2019 bisa tercapai,” ujarnya.

Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen menambahkan, saat ini DPRD Jateng tengah menyusun raperda mengenai kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan.

“Diharapkan, dengan munculnya persoalan tunggakan itu, tidak menganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ucap Legislator PKB itu.

Menurut dia saat ini perlu pemetaan masalah agar persoalan tunggakan segera selesai, karena jika belum menemukan solusi, maka bisa berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat yang terhambat. Untuk itu, menurutnya perlu dicari solusi atas masalah tersebut. (ZP/05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here