BPS Jateng Gelar Konsolidasi Jelang Sensus Penduduk 2020

Kepala BPS Provinsi Jateng, Sentot Bangun Widoyono (ketiga kiri) dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen dalam Rapat Koordinasi Daerah Persiapan Sensus Penduduk 2020 dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jateng, di Hotel Best Western Premium Solo baru, Sukoharjo, Senin (9/12/19).

SUKOHARJO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah Persiapan Sensus Penduduk 2020 dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jateng, Senin (9/12/19).

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Best Western Premier Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, Kepala BPS Provinsi Jateng, Sentot Bangun Widoyono beserta jajarannya dan seluruh pejabat OPD di Jateng dan stakeholder terkait.

Kepala BPS Provinsi Jateng, Sentot Bangun Widoyono mengatakan, sensus penduduk 2020 dilakukan dengan berbagai inovasi yang belum pernah dilakukan dalam kegiatan sensus sebelumnya.

Kegiatan sensus penduduk 2020 akan menggunakan metode kombinasi yakni dengan menggabungkan metode tradisional dengan melakukan pencacahan lapangan secara penuh dengan metode berbasis registrasi secara online.

“BPS akan menggunakan metode kombinasi dengan menggunakan data Disdukcapil sebagai tonggak awal menyatukan satu data kependudukan,” kata Sentot sapaannya.

Dia menjelaskan, pengguna teknologi baru berupa gedget dan internet perlu disosialisasikan ke seluruh aparatur untuk mensukseskan sensus penduduk di Indonesia, khusunya Jateng.

Adapun kegiatan sensus penduduk secara online akan dilaksanakan pada Februari – Maret 2020 melalui laman www.sensus.bps.go.id.

“Kesuksesan sensus penduduk 2020 berada di dua titik yakni saat sensus online dan saat wawancara. Diharapkan petugas tidak hanya fokus menjaring sejumlah besar masyarakat, namun menjaga isian data tetap valid menjadi yang utama,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen mengatakan, sosialisasi pelaksanaan sensus penduduk perlu dilakukan hingga ke bawah untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat.

Menurutnya, kegiatan sensus sebenarnya sudah dilakukan dengan baik, namun terkadang masyarakat yang berpindah ada yang tidak disertai pelaporan sehingga membuat data berbeda.

Disebutnya, kesimpang siuran data itulah menjadi hal yang paling disoroti dalam mengambil kebijakan baik di pusat dan daerah, apabila ada kesalahan cenderung menjadi kritikan masyarakat.

“Sensus penduduk 2020 menjadi kesempatan untuk memperbaiki kesimpang siuran data, khususnya data penduduk, agar menemukan data yang relevan,” pungkasnya. (ZP/05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here