spot_img
UmumPendidikanDPRD Jateng Minta Pemda Buat Regulasi Khusus Anggaran Madrasah...

DPRD Jateng Minta Pemda Buat Regulasi Khusus Anggaran Madrasah dan Ponpes

-

- Advertisment -spot_img

SEMARANG- DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta agar dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan madrasah maupun pondok pesantren harus diperjelas. Dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang ada, belum memberikan tekanan agar satuan organisasi tata kerja (SOTK) Pendidikan sebagai penyelenggara sekolah umum, harus bersinergi dengan Madrasah.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah, M Hendri Wicaksono mengatakan, dalam raperda tersebut tidak menyinggung sama sekali dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan pesantren dan madrasah secara lebih konkret.

“Padahal keberadaan madrasah dan pesantren merupakan lembaga yang turut menjadi instrumen pendidikan karakter,” ujar Hendri, Senin (8/10).

Menurut Hendri, madrasah dan pesantren merupakan instrumen dalam penguatan pendidikan karakter, maka sudah seharusnya di dalam Raperda juga perlu meregulasi alokasi khusus anggaran di dalam APBD.

“Ini dalam rangka pertanggungjawaban negara untuk penguatan madrasah dan pesantren dalam kerangka pendidikan karakter,” jelasnya.

Sebab realitas selama ini, kata Hendri, menunjukkan bahwa Madrasah dan lembaga keagamaan lainnya sebagai lembaga pembentuk karakter bangsa masih menjadi lembaga yang hidup seadanya. Mayoritas dikelola swadaya serta gurunya digaji apa adanya.

Hendri berpendapat, seharusnya kebijakan anggaran harus adil dan merata. Apalagi, semua dituntut mutu yang sama.

Meski demikian, dirinya sebagai ketua FPKB mengapresiasi beberapa poin dalam raperda. Salah satunya yang sudah memuat pasal tentang kesejahteraan, terutama bagi Guru Tidak Tetap (GTT).

“Hal ini karena masukan terus menerus dari para aktivis guru agar ada keadilan tentang hak tambahan penghasilan bagi para pengajar swasta,” paparnya.

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid mengatakan, jika raperda ini tidak mengatur detail tentang fasilitasi kepada Madrasah, maka bisa diambil jalan lain.

“Niat baiknya harus ada. Misalnya hibah untuk Madrasah-Madrasah diperbesar,” ucapnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv menambahkan, indeks angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), maupun angka putus sekolah di provinsi ini tak sekadar dihitung dari “label” sekolah.

“Mereka yang ada di Madrasah juga dihitung bersama. Jadi yang harus dilihat baik yang di Sekolah atau Madrasah, mereka itu adalah masyarakat Jawa Tengah,” imbuh Zen yang juga politisi PKB ini. (ZP/05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Permintaan Kembali Normal, Sido Muncul Optimis Perekonomian Makin Baik

  ZONAPASAR.COM, SEMARANG - Manajemen PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) optimistis perekonomian akan membaik dan permintaan...

Pelatihan Kelompok Ternak Manfaatkan Biogas Jadi Bahan Bakar Rumah Tangga

ZONAPASAR.COM, BOYOLALI – Sebagai upaya menghadirkan energi bersih dan ramah lingkungan, Pertamina terus mendorong inovasi energi baru terbarukan. Hal itu...

Erajaya Mulai Produksi Feature Phone Nokia di Semarang, Per Hari Tembus 1.200 Unit

SEMARANG  - Erajaya Group mengumumkan produksi perdana ponsel feature phone hasil kerjasama dengan Nokia. Ponsel tersebut diproduksi di fasilitas manufaktur...

Chef Hotel Santika Pekalongan Berikan Pelatihan Carving Fruite and Vegetable ke Ibu – ibu PKK Se- Kabupaten Batang

PEKALONGAN - Kae Sa Luka atau carving buah dan sayur merupakan salah satu jenis seni berbentuk ukiran atau biasa...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Pulihkan Ekonomi Lewat Wisata Musik, Gibran Apresiasi PLN

ZONAPASAR.COM, SOLO - Gelaran konser band asal Amerika Serikat Dream Theater bertajuk Top of The World Tour di Solo, 10...

NFA Luncurkan Panel Harga Pangan

ZONAPASAR.COM, JAKARTA – Dalam rangka monitoring harga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)...

Must read

Hadirkan Konten Video Premium untuk Pelanggan, Smartfren Tandatangani Kerja Sama Ekslusif dengan Vision+

JAKARTA – Smartfren menjadi operator pertama di Indonesia yang...

Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia Lakukan Tes IVA Kepada 500 Karyawan Perempuan Sido Muncul

  ZONAPASAR.COM, SEMARANG - Setiap perempuan berisiko untuk terkena kanker leher...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Berita TerkaitTERKINI
Rekomendasi untuk Anda