Gerakan Pangan Murah Serentak di 35 Daerah Jateng, BI dan Pemprov Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 35 kabupaten/kota guna menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan jelang Idul Fitri.

Kegiatan tersebut dibuka di Kantor Kecamatan Semarang Barat, Jumat (6/3/2026), dan melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bulog, BUMD pangan, pelaku usaha, serta berbagai mitra strategis.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, mengapresiasi sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di Jawa Tengah.

Ia mengatakan, gerakan pangan murah merupakan langkah konkret agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama pada periode Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya diikuti peningkatan permintaan.

“Gerakan pangan murah ini merupakan langkah konkret untuk memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, khususnya pada periode Ramadan dan Idul Fitri,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan inflasi di Jawa Tengah pada Februari 2026 menunjukkan adanya peningkatan. Secara bulanan inflasi tercatat sekitar 0,76 persen, sedangkan secara tahunan mencapai 4,43 persen.

Meski masih berada di bawah inflasi nasional yang sebesar 4,76 persen, angka tersebut sudah berada di luar target inflasi yang ditetapkan sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Seluruh kota IHK di Jawa Tengah mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi tercatat di Surakarta, diikuti Tegal dan Rembang. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga terjadi cukup merata sehingga perlu direspons dengan langkah pengendalian yang terkoordinasi,” jelasnya.

Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah melalui TPID memperkuat strategi pengendalian dengan pendekatan 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan stok pangan, kerja sama antar daerah, operasi pasar, serta intervensi harga yang tepat sasaran.

Selain itu, BI juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

“Tidak perlu panic buying karena pasokan pangan di Jawa Tengah dalam kondisi cukup dan terus dijaga pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan provinsi yang dipimpinnya menjadi salah satu wilayah utama arus mudik nasional. Hal itu membuat pergerakan orang dan barang, termasuk kebutuhan bahan pokok, meningkat signifikan.

“Jawa Tengah menjadi sentral gravitasi nasional terkait arus mudik dan balik. Yang mudik bukan hanya orang, tetapi juga barang dan kebutuhan pokok,” ujarnya.

Menurut Luthfi, peningkatan mobilitas tersebut berdampak pada naiknya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok. Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan harus menggandeng berbagai pihak.

Ia menyebutkan, operasi pasar telah dilakukan secara masif di berbagai daerah. Hingga saat ini kegiatan tersebut telah mencapai ratusan kali.

“Kita melakukan operasi pasar secara masif. Targetnya lebih dari 300 kegiatan, dan para bupati serta wali kota juga menggerakkan BUMD pangan untuk turun langsung ke lapangan,” katanya.

Luthfi juga mencontohkan harga cabai yang sempat melonjak hingga mendekati Rp100.000 per kilogram di salah satu daerah. Padahal Jawa Tengah memiliki sekitar 10 kabupaten penghasil cabai, seperti Magelang dan Temanggung.

Melalui operasi pasar yang dilakukan secara bertahap, harga cabai kini mulai turun menjadi sekitar Rp70.000 per kilogram.

“Operasi pasar ini akan terus kita lakukan agar harga kembali stabil dan masyarakat tetap dapat menjangkau kebutuhan pokok,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Andi Reina Sari, mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah tidak hanya diinisiasi pemerintah provinsi, tetapi juga dilakukan secara aktif oleh pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, daerah-daerah bahkan berinisiatif menggelar GPM tanpa menunggu harga naik terlebih dahulu.

“Teman-teman di kabupaten dan kota juga secara konsisten mengadakan GPM di titik-titik yang dinilai mulai terjadi kenaikan harga atau perlu dijaga stabilitasnya,” katanya.

Ia menambahkan, komoditas yang menjadi fokus GPM adalah bahan pokok yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi, seperti beras, minyak goreng, gula, dan cabai.

Untuk komoditas cabai yang masih berfluktuasi, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga telah melakukan intervensi melalui operasi pasar khusus.

“Salah satunya melalui GPM khusus cabai sebanyak sekitar 3 ton yang disalurkan di 15 kabupaten/kota, dengan harga sekitar Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram, di bawah harga pasar,” jelasnya.

Menurut Andi, langkah tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Pemerintah dan Bank Indonesia optimistis melalui sinergi berbagai pihak, stabilitas harga pangan di Jawa Tengah dapat terus terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang.***