Hadapi Natal dan Tahun Baru, MUI Jateng Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan dan Kondusifitas
SEMARANG, ZONAPASAR.COM – Menghadapi momentum perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah KH Ahmad Darodji mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kondusifitas di Jawa Tengah.
“Kita ajak seluruh masyarakat agar kondisi kita tetap kondusif, kita jaga bersama-sama keamanan Natal dan Tahun Baru agar tidak terjadi gangguan-gangguan bagi saudara-saudara yang memperingati Natal dan Tahun Baru,” ujar KH Ahmad Darodji disela Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Jawa tengah, di Hotel Candi Semarang, Kamis (15/12) malam.
Ahmad Darodji mengemukakan, setiap perayaan Natal dan Tahun Baru selalu berpotensi munculnya kerawanan-kerawanan yang patut diwaspadai. “Kondisi ini biasanya ada kerawanan-kerawanan, maka kita jaka untuk sama-sama memjaga kondisi kita tetap kondusif, kita jaga bersama keamanan saat Natal dan Tahun Baru,” terangnya.
Bersamaan dengan ini, Ahmad Darodji mengingatkan agar setiap kegiatan perayaan Natal dan Tahun baru untuk tetap memperhatikan protocol kesehatan. “Sekarang masih dalam kondisi pandemic belum selesai, sehingga kami mohon kegiatan apapun masih tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat,” imbuhnya.
Admad Darodji pun mengucapkan Selamat Natal 2022 kepada Umat Nasrani yang merayakan. “Selamat memperingati dan melaksanakan kegiatan Natal, kepada saudara-saudara nasrasni untuk melaksanakan Perayaan Natal dengan baik, dan masyarakat lainnya ikut menjaga dan saling menghormati,” katanya.
Menurutnya, ornamen atau atribut berkaitan dengan Perayaan Natal yang biasa dipasang di mall atau pusat perbelanjaan maupun di tempat wisata agar bisa dimaklumi. Hal itu demi terciptanya kerukunan antar umat beragama.
Dalam Mukerda MUI Jawa Tengah yang berlangsung pada Kamis-Jumat (15-16/12), beberapa permasalahan atau isu-isu yang sedang berkembang dibahas dengan peserta dari pengurus MUI kab/kota di Jawa Tengah. “Kalau untuk musyawarah kerja daerah MUI Jawa Tengah ini membahas dan meneruskan apa yang sudah dibahas dalam musyawarah kerja nasional MUI kemarin,” kata Ahmad Darodji.
Misalnya terkait sikap MUI terhadap RKUHP yang belum lama ini sudah ditetapkan DPR RI. “MUI sebagai mitra pemerintah, sehingga secara prinsip bisa menerima apa yang sudah diputuskan DPR itu, hanya saja untuk RKUHP ini ada catatan-catatan dari MUI,” katanya.
Catatan tersebut, lanjut Ahmad Darodji, salah satunya hukuman mati dimana itu tetap bisa dijalankan hanya saja pelaksanaannya tidak semudah seperti apa yang ada di RKUHP. “ Di Alquran hukuman mati itu kan juga ada, untuk itu hukuman mati itu tetap ada hanya penjatuhannya atau vonisnya tidak gampang, jadi hamkim tidak gampang menjatuhkan hukuman mati, kecuali extraordinary,” jelasnya.
Kalau soal perhinaan terhadap presiden, pihaknya berharap pemerintah tetap bertahan seperti yang sudah diputuskan dalam RKUHP. “Orang sudah biasa tidak menghina kok, jadi pemerintah harus bertahan, tidak boleh mengikuti permintaan orang bahwa itu dihilangkan semata-sema alasan demokrasi. Itu tidak benar, demokrasi kok menghina,” jelasnya.
Terkait dengan isu daerah, lanjutnya, MUI Jawa Tengah masih fokus pada isu-isu kemiskinan, pemberantasan narkoba, dan ekonomi syariah. “Dalam hal pengentasan kemiskinan, peran MUI banyak memberdayakan mitra seperti Baznas dan pedagang untuk dimotivasi agar aktif dalam menekan kemiskinan. Sedangkan narkoba untuk bersama-sama menjadikannya sebagai musuh bersama,” pungkasnya. (alkomari)
