Hadapi Tantangan Keamanan Data dan Informasi, Kolaborasi dan Sinergi Jadi Kunci
KARANGANYAR – Perkembangan teknologi dan dinamika di era digital yang begitu cepat, memunculkan berbagai tantangan baru. Salah satunya, mengenai keamanan data dan informasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi, pada Rapat Koordinasi Mitigasi dan Pengendalian Keamanan Informasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Jawa Tengah, di Lor In Solo Hotel, Senin (28/7/2025).
Dia membeberkan, selama semester I 2025, Pemprov Jateng mencatat terdapat 1.853 serangan insiden siber, dan sebanyak 95,84 persen di antaranya sudah tertangani. Karenanya, perlu sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak, untuk menekan persoalan itu.
“Dinamika di era digital ini perlu kita sikapi dengan tepat, dan tentunya diperlukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kabupaten/ kota, agar Jawa Tengah bisa tumbuh bersama,” tuturnya.
Agung mendorong rakor kali itu, agar menjadi ruang diskusi untuk mendapatkan solusi atas berbagai kendala di bidang komunikasi dan informatika, yang dihadapi daerah.
“Diperlukan komitmen bersama serta meningkatkan kolaborasi bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Apresiasi sebesar-besarnya kepada 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS). Ini merupakan komitmen kita bersama, dalam memperkuat ketahanan siber secara menyeluruh dan merata,” ujar Agung.
Dalam kesempatan tersebut, Agung juga menyampaikan, Dinas Komunikasi dan Informatika akan segera memiliki nama baru yakni “Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital”, sesuai dengan perubahan nomenklatur dari pemerintah pusat. Perubahan itu tidak sekadar nama, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan program, infrastruktur, maupun SDM.
“Kami terus meningkatkan layanan digital. Salah satunya dengan pemasangan internet desa yang difokuskan di sekolah SMA/SMK, daerah blankspot, terminal, pasar, dan berbagai layanan sektor publik. Serta mendorong peningkatan keamanan siber, yang melibatkan pelaku usaha dan perguruan tinggi,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Heny Ermawati, membagikan pengalamannya terkait keamanan informasi yang telah dilakukan.
“Pemkot Solo telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), yang telah diperkuat dengan Perwal SMKI yang mengatur penerapan system ini, mulai dari SOP, penanganan insiden, hingga audit dan monitoring system, yang dilakukan secara rutin,” tuturnya.
Senada dengan langkah Pemprov Jateng, Heny juga mengungkapkan pentingnya kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Contohnya, dalam penanganan konten negatif dan akun asing, seperti judi dan akun pornografi, pihaknya menjalin kolaborasi dengan Kemenkomdigi.
Dia menekankan, dalam penanganan insiden siber, perlu dilakukan kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, seperti Kemenkomdigi dan BSSN, demi kelancaran tugas.
“Kami secara rutin melakukan patrol medsos, namun kami memiliki keterbatasan penanganan konten negatif yang beredar di sosial media, dan Diskominfo Kota tidak memilih kewenangan untuk melakukan take down. Sehingga, kami melaporkan ke Kemenkomdigi, dan saat ini hampir 90% sudah berhasil di-takedown,” pungkasnya.
