Jaga Demokrasi, Media Mainstream Jangan Jadi Partisan

SEMARANG, ZONAPASAR.COM – Media mainstream dituntut untuk meningkatkan disiplin verifikasi menyusul semakin derasnya media sosial. Disiplin verifikasi ini penting dalam upaya menjaga demokrasi yang sehat menjelang tahun politik 2024.

Pasalnya media sosial sekarang sudah tidak bisa dibendung sehingga dibutuhkan sikap kritis dalam mensiasati segala bentuk informasi yang semakin deras. Pada tahun politik, saatnya pers sebagai penjaga demokrasi, karena sesungguhnya masyarakat butuh edukasi media yang netral.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh Akademisi Undip, Dr Turnomo Rahardjo dalam Dialog Hari Pers Nasional Tahun 2023 bertajuk “Pers dan Peran Menjaga Demokrasi Menujun Tahun Politik 2024’’ di Auditorium RRI Semarang, Kamis (9/3).

Menurut Turnomo Rahardjo, saat ini derasnya informasi dari medsos tak bisa dibendung lagi. Yang membedakan medsos dengan media arus utama adalah, mereka sudah tak memiliki disiplin verifikasi dan tanpa sikap tabayyun atau klarifikasi.

Pada tahun politik, lanjutnya, akan memunculkan berbagai realitas, di antaranya kuatnya medsos sebagai alat penyampai informasi, dan munculnya media penyiaran yang cenderung partisan karena faktor kepentingan-kepentingan politik oleh pemiliknya.

“Saya kira butuh sikap-sikap kritis, check and recheck dari masyarakat kepada gempuran informasi dari medsos maupun media arus utama. Bahkan, kita lihat, media penyiaran, sudah muncul sikap partisan mulai berita hingga running text. Di sini, saya kira pers harus mampu menjadi penyampai informasi yang berimbang,’’ kata Turnomo.

Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS menyampaikan, pertanyaan mendasar di tahun politik, adalah apakah pers bisa menjaga demokrasi. Atau jangan-jangan pers yang justru harus dijaga.

“Karena memang gejala-gejala atau fenomena yang saat ini terjadi sedang bias, yang ditandai dalam praksis dan orientasi berjurnalistik jauh dari nilai-nilai jurnalistik itu sendiri,’’ kata penulis buku, penyair, dan dosen itu.

Dia menyebut bahwa UU Pers memiliki substansi memberikan edukasi, kontrol sosial, dibingkai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Dia meminta KEJ dijadikan semacam ekspresi yang keluar dari pori-pori kulit kewartawan. “Yang perlu dikhawatirkan adalah polarisisasi yang memicu timbulnya dikotomi-dikotomi, misalnya ini Pancasila, ini nggak, ini nasionalis yang sana tidak, dikotomi gender, dan lain-lain. Pers bisa meredam ini, jangan sampai sekeliling kita dibanjiri info-info yang membahayakan keberagaman. Makanya salah satu sub tema kami pada HPN tahun ini adalah ‘Wartawan Cerdas, Media Waras’,” jelasnya.

Baca Juga: Sharing Bisnis dan ‘Baking Demo’ Sriboga Flour Mill Bersama UMKM

Sedangkan Ketua Kaprodi Ilkom UKSW Ester Krisnawati menuturkan, bahwa saat ini butuh media-media netral yang mampu mengedukasi masyarakat. Meskipun belum masa kampanye, ada baiknya masyarakat bisa diedukasi tentang partai-partai politik, bukan hanya satu sisi. Dengan demikian saat tahun 2024, masyarakat bisa siap dan mampu bersikap cerdas menghadapi arus informasi. “Kita masih bisa berharap pada media-media penyiaran yang pemiliknya murni pengusaha, untuk menyuarakan informasi yang netral,’’ tambahnya.

Dialog yang disiarkan langsung oleh RRI Semarang, dan kanal Youtube tersebut hasil kerja sama PWI Jateng dengan Dinas Kominfo Jawa Tengah, dan RRI. Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Diskomnfo Hermoyo Widodo, Kepala Stasiun RRI Danang Prabowo, serta 200 mahasiswa dari Undip, Universitas Semarang, Udinus, Unissula, UIN Walisongo, UKSW, dan Universitas Ngudi Waluyo.

Sementara itu Kadinas Kominfo Jateng Riena Retnaningrum dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Hermoyo mengatakan, pada 2024 masyarakat dihadapkan pada dua pesta demokrasi, yakni Pemilu dan Pemilukada di Jawa Tengah. Terlepas dari polemik penundaan Pemilu yang belakangan ini bergulir, tetap harus bersiap menghadapinya.
Dalam hal ini, kata Riena, tentunya pers memegang peran yang sangat penting, dalam menjaga demokrasi. Pers berperan memelihara dinamika politik yang berkeadaban, dan menjaga pola hubungan antar-masyarakat.

“Tak dipungkiri, Pemilu menjadi zona rawan konflik. Peran media yang sangat strategis, membuat para pemangku kepentingan akan mencari media massa. Mereka yang semula mungkin tidak peduli dengan keberadaan wartawan, mendadak mencari para insan pers untuk menyampaikan tujuannya, dan berharap pers bisa menggiring opini masyarakat sesuai yang diinginkan,’’ imbuhnya.

Dalam kondisi seperti itu, peran insan pers seolah diuji. Namun, sudah seharusnya media massa menunjukkan profesionalitas dalam menjaga demokrasi, tegak lurus dalam prinsip keseimbangan, proporsional, dan independen, meski iming-iming materi di depan mata.
Agenda Dialog HPN di RRI, merupakan penutup dari seluruh rangkaian kegiatan HPN 2023 yang dihelat oleh PWI Jateng dengan mengusung tiga sub tema yaitu ‘’Goes to Campus’’, Pers Edukatif di Tahun Politik, dan Wartawan Cerdas Media Waras’’. (***)