Jateng Akui Masih Banyak Aset yang Belum Dikelola Maksimal

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jateng, Adi Raharjo saat memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (16/3/20).

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengakui masih ada banyak aset pemerintah yang belum terkelola secara maksimal.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jateng, Adi Raharjo mengatakan, banyaknya aset yang belum terkelola karena kemanfaatannya yang tidak begitu strategis.

Adapun berdasarkan catatannya, masih ada 37 aset di Jateng yang belum terkelola optimal baik meraih pendapatan atupun mendukung program pemerintah.

“Ada sekitar 37 aset di Jateng dari bangunan atau gedung, kemudian tanah, dan lainnya yang belum optimal pengelolaannya,” kata Adi, Senin (16/3/20).

Dia mengatakan, tidak strategisnya aset yang dimiliki Pemrpov tersebut, terutama dari lokasi serta luas tanah maupun bangunan yang tidak memadai, sehingga menjadikan masyarakat ataupun investor menunda keinginan menggunakan aset tersebut.

Ia menyebutkan, secara nilai apabila aset pemerintah dapat dimanfaatkan setidaknya bisa menyumbang pendapatan Rp 800 – Rp 100 juta.

“Nilai apabila dimanfaatkan sekitar Rp 800 – Rp 100 juta, namun ini berdasarkan nilai wajar lingkungannya,” jelasnya.

Dia menambahkan, dari 37 aset tersebut, enam diantaranya juga masih dalam sengketa di pengadilan lantaran ada yang tidak terima aset pemerintah diambil.

“Yang bermasalah karena dulu asetnya kan mangkrak, kemudian digunakan masyarakat atau pihak lain. Namun saat akan diambil Pemrpov ada yang keberatan. Sekarang prosesnya masih berjalan di pengadilan,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Jateng, Henry Wicaksono mengatakan, sejauh ini sebagian aset pemerintah memang telah dikelola dengan baik, namun masih ada aset-aset yang belum optimal sehingga harus diperhatikan.

Menurutnya, aset baik lahan maupun gedung yang tidak digunakan harus segera dimanfaatkan untuk menyumbang pendapatan pemerintah.

“Untuk gedung yang tidak digunakan, bisa diarahkan ke komersial, misalnya disewakan maupun untuk kegiatan lainnya,” ucapnya.

Meski demikian, pihaknya juga menyarankan agar terutama lahan yang tidak dimanfaatkan agar bisa digarap oleh masyarakat.

“Tanah Pemrpov di daerah yang tidak dimanfaatkan dapat diserahkan ke masyarakat sementara, baik untuk pertanian atau peternakan,” pungkasnya. (ZP/05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here