Jateng Dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik Perencanaan Pembangunan Daerah 2019
SEMARANG – Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi dengan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik 2019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Atas capaian itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo.
Penghargaan tersebut diterima Ganjar Pranowo di sela pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (9/5/2019). Jawa Tengah juga mendapat tiga penghargaan lain, yakni untuk PPD Tingkat Kota, Semarang berhasil mengungguli Kota Denpasar (Bali) dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Sementara Kabupaten Temanggung berada pada peringkat kedua setelah Kabupaten Tanah Datar (Sumatera Barat), dan kategori Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diraih PDAM Tirta Moedal Semarang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jateng Prasetyo Ariwibowo mengatakan reformasi birokrasi yang dipelopori Gubernur Jateng menjadi kunci penerimaan penghargaan ini.
“Jateng unggul dari sisi perencanaan, inovasi, penurunan kemiskinan, integrasi program dan kelembagaan yang efektif dan reformatif,” katanya.
Ditambahkan, Jateng berhasil mengungguli 33 provinsi lain di Indonesia, dan menempatkan Provinsi Jawa Timur serta Provinsi Sumatera Selatan secara berurutan berada di posisi dua dan tiga. Pada tingkat kota dan kabupaten, Prasetyo mengatakan dua wilayah di Jateng juga berhasil jadi yang terbaik.
“Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten, Temanggung berhasil jadi yang terbaik kedua. Sementara Kota Semarang menyabet PPD Terbaik dan Penerapan KPBU terbaik,” ujar Prasetyo.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bakal memutus rantai birokrasi yang berbelit, khususnya yang menyangkut investasi. “Lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya,” ujarnya.
Dengan perencanaan pembangunan yang jelas, Joko Widodo berharap program yang akan dilakukan Pemerintah Pusat hingga Provinsi maupun kabupaten/ kota akan memberi dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Dia pun akan tancap gas melakukan penataan begitu ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres oleh KPU.
“Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan,” bebernya. (ZP/06)