Kasus Pembiayaan BPRS Khasanah Ummat, OJK Limpahkan Dua Tersangka ke Kejari Banyumas

BANYUMAS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dua tersangka dalam perkara tersebut kini diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banyumas.

Penyerahan tersangka beserta barang bukti atau Tahap II dilakukan pada Kamis (12/11/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) pada 11 November 2026.

Kedua tersangka masing-masing berinisial TR, yang merupakan Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS tersebut.

Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberian pembiayaan.

Berdasarkan hasil penyidikan OJK, dugaan penyimpangan itu terjadi selama periode Mei 2018 hingga September 2021. Kasus tersebut melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp1,72 miliar.

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK terhadap BPRS Khasanah Ummat. Prosesnya meliputi pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.

Atas dugaan perbuatannya, TR disangkakan melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sementara AHK disangkakan melanggar Pasal 64 undang-undang yang sama beserta ketentuan perubahannya.

OJK menyatakan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional dan konsisten.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen OJK dalam menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional.