SEMARANG – Menteri Sosial, Juliari P. Batubara meminta masyarakat yang belum mendapat bantuan sosial (bansos) agar tidak mengadu di media sosial. Lebih baik, mereka lapor ke petugas agar bisa dicarikan solusi bantuan.
“Jangan berbicara di media sosial, tapi datanglah ke kantor desa, kantor kecamatan atau Dinsos. Laporkan bahwa saya belum mendapatkan bantuan. Kami pastikan akan dilayani,” kata Mensos Juliari dalam sambutan pada acara Penyaluran Bansos Tunai di Kantor Pos, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jumat (20/11/20).
Mensos meminta masyarakat tidak perlu sungkan, karena pada dasarnya seluruh aparat pemerintah, anggota DPR dan juga pendamping, merupakan pelayan masyarakat.
“Pejabat publik apakah menteri, gubernur, bupati/wali kota, anggota DPR dan juga pendamping, merupakan pelayan masyarakat. Bukan masyarakat yang melayani kita. Jadi kita berjuang untuk masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, penyaluran bansos bukan perkara mudah lantaran setelah Kemensos mengalokasikan kuota bantuan, di daerah belum tentu bisa menyerap.
“Kabupaten Pemalang dan Purbalingga merupakan daerah yang responsif. Buktinya dari kuota penerima bantuan yang diberikan bisa diserap dengan baik. Ini semua tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos,” kata Ari sapaannya.
Mensos dalam kesempatan ini turut menyaksikan penyaluran BST di dua lokasi, yakni Kantor Pos Taman, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dan Kantor Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.
Di Kabupaten Pemalang tercatat sebanyak 38.952 KPM BST tersebar pada 14 kecamatan dengan nilai Rp 11.685.600.000/bulan. BST di Kabupaten Purbalingga terdaftar sebanyak 30.603 KPM tersebar pada 18 kecamatan dengan nilai total Rp 9.180.900.000.
Sementara untuk Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Jawa Tengah, menjangkau 3.431.209 KPM tersebar di 35 kabupaten/kota. Di Kabupaten Pemalang terdapat 171.684 KPM Program Sembako/BPNT yang tersebar pada 14 kecamatan dengan nulis bantuan Rp 34.336.800.000/bulan.
Di Kabupaten Purbalingga terdapat 110.241 KPM tersebar pada 18 kecamatan dengan nilai Rp 22.048.200.000.
