OJK Ajak Perempuan Teladani Semangat Kartini, Perkuat Budaya Integritas dan Anti-Fraud
Rembang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak perempuan Indonesia untuk meneladani semangat R.A. Kartini dalam memperkuat budaya integritas, independensi, serta sikap anti-fraud di berbagai sektor, khususnya di sektor jasa keuangan.
Ajakan tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” yang digelar di Pendopo Museum R.A. Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Senin (20/4).
Sophia menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan Kartini sangat relevan dalam membangun karakter aparatur dan masyarakat yang berintegritas, berani berpikir kritis, serta memiliki tanggung jawab moral dan etika yang kuat.
“Perempuan memiliki peran strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. Integritas harus ditanamkan sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga,” ujar Sophia.
Ia juga menyoroti masih adanya tantangan yang dihadapi perempuan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 57 persen aparatur sipil negara merupakan perempuan, sementara pada 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender dengan sekitar 80 persen korban adalah perempuan.
Lebih lanjut, Sophia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai pendidik pertama dalam keluarga, role model di masyarakat, serta pengelola ekonomi rumah tangga. Peran tersebut dinilai strategis dalam membentuk generasi berintegritas.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini yang hadir secara daring menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral, tetapi fondasi kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan pentingnya pengelolaan konflik kepentingan dalam sistem tata kelola pemerintahan. Hal ini telah diatur melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
Rini turut mengapresiasi langkah OJK dalam memperkuat budaya integritas melalui program Proud Without Fraud serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Deputi Bidang Kesetaraan Gender Amurwani Dwi Lestariningsih menyoroti masih adanya tantangan bagi perempuan di ruang publik, seperti diskriminasi dan hambatan struktural.
“Perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam membangun fondasi keluarga yang berintegritas sejak dini.
Talkshow ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya putri penulis biografi Kartini Myrtha Soeroto, Plh. Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya dr. Martha Muliana, Anggota Komisi V DPR RI Harmusa Oktaviani, serta Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin.
Sebagai bagian dari kegiatan, juga ditayangkan video “Pesan Integritas Inspirasi Perempuan Indonesia” yang berisi pesan tokoh-tokoh perempuan nasional tentang pentingnya integritas, keberanian, dan kemandirian.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti sekitar 220 peserta luring dan 4.500 peserta daring dari berbagai kalangan, termasuk kementerian/lembaga, DPR RI, industri jasa keuangan, akademisi, hingga mahasiswa.
Melalui kegiatan ini, OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola yang bersih melalui penerapan SMAP, pengendalian gratifikasi, serta kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penguatan budaya antikorupsi.
OJK juga mendorong perempuan di sektor jasa keuangan untuk aktif dalam pencegahan fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan Whistleblowing System (WBS) untuk pelaporan dugaan pelanggaran etika.*
