OJK dan Pemprov Jateng Perkuat Akses Pembiayaan Hijau bagi IKM

SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong perluasan akses pembiayaan hijau bagi industri kecil dan menengah (IKM).

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung transformasi industri yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi, sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha.

Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan Hijau Industri Jasa Keuangan bertema “Kolaborasi Strategis: Mengurai Hambatan Pembiayaan Hijau pada Sektor Industri Kecil dan Menengah” di Gedung Gradhika, Semarang, Senin (28/9).

Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan keuangan berkelanjutan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

“OJK mendukung pengembangan ekosistem tersebut melalui kebijakan dan ketentuan yang mendorong pembiayaan bagi kegiatan usaha berkelanjutan,” ujar Taufik.

Menurutnya, pengembangan pembiayaan hijau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar kebutuhan pelaku IKM dapat direspons dengan dukungan pembiayaan yang tepat.

Sejumlah tantangan masih dihadapi IKM dalam menerapkan praktik usaha berkelanjutan. Di antaranya biaya investasi yang relatif tinggi, keterbatasan infrastruktur energi terbarukan, regulasi dan insentif, sumber daya manusia, hingga tuntutan sertifikasi untuk menembus pasar ekspor.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang menjadi keynote speaker dalam kegiatan tersebut mengajak pelaku usaha melihat transformasi hijau sebagai peluang untuk mengembangkan bisnis.

“Kita perlu mengubah cara pandang terhadap industri hijau. Industri hijau bukan hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang efisiensi. Transformasi hijau bukan sekadar kewajiban, melainkan peluang untuk meningkatkan daya saing usaha,” kata Taj Yasin.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, July Emmylia, mengatakan Pemprov Jateng terus memperkuat pengembangan industri hijau sebagai bagian dari transformasi menuju industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Upaya tersebut antara lain didukung Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau di Provinsi Jawa Tengah.

Dari sektor perbankan, Strategy, Policy and Communication Department Head BNI, Poppy Irmasari, memaparkan implementasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) di BNI. Pembiayaan pada sektor yang masuk kategori eligible TKBI tercatat mencapai 39,6 persen dari total portofolio kredit BNI.

Sementara itu, Bank Jateng juga menyampaikan komitmennya dalam mendukung transformasi industri dan penguatan UMKM. Per 31 Agustus 2026, portofolio kredit hijau Bank Jateng tercatat sebesar Rp322,23 miliar, dengan dukungan skema pembiayaan berbunga khusus sebesar 9 persen.

Guru Besar dan Dosen Magister Energi Universitas Diponegoro, Silviana, mendorong lembaga jasa keuangan mengembangkan skema pembiayaan efisiensi energi sebagai bagian dari portofolio sustainable finance.

FGD tersebut juga melibatkan 50 pelaku IKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dari berbagai kabupaten/kota.

Selain OJK dan Pemprov Jateng, kegiatan diikuti perwakilan Bank Indonesia, Bappeda, BPS, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perekonomian, perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan penjaminan dan asuransi, serta Bursa Efek Indonesia.

Melalui forum tersebut, OJK dan Pemprov Jateng mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan pembiayaan hijau. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan guna memperluas akses pembiayaan bagi IKM sekaligus mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.**