Ekonomi BisnisRizal Ramli Wanti-wanti Pelabuhan Indonesia Jangan Diserahkan ke Asing

Rizal Ramli Wanti-wanti Pelabuhan Indonesia Jangan Diserahkan ke Asing

-

- Advertisment -spot_img

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (15/3/19).

SEMARANG – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli mewanti-wanti agar pelabuhan di Indonesia, terutama yang berada di jalur strategis tidak diserahkan ke asing seutuhnya.

Menurutnya, pelabuhan yang dimiliki harus bisa dikelola dan dibangun sendiri untuk mewujudkan kedaulatan bangsa. Hal itu juga telah dilakukannya semasa menjabat menteri.

“Misalnya ini kan Selat Malaka, banyak yang mau untuk bikin pelabuhan besar di situ. Ya Amerika, ya China, ya kita nggak kasih. Karena kita nggak ingin, alur choke point kita satu lewat Selat Malaka, dua Selat Lombok, satu lagi di timur, tiga jalur ini kita nggak boleh kasih kesempatan untuk asing menguasai,” katanya di Semarang, Jumat (15/3/19).

Dikatakan, saat ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru lebih condong pada China. Namun ia tak membeberkan kebijakan apa yang dimaksud condong ke Tiongkok itu.

Dirinya hanya mencontohkan potensi dari tindakan pemerintah seperti yang terjadi pada Negara Srilangka dalam pembangunan pelabuhannya.

Pada tahun 2017 silam, negara di pulau sebelah utara Samudera Hindia itu harus merelakan pelabuhannya, Hambantota dikelola Tiongkok. Akibat pembangunannya dilakukan dengan cara mengutang kepada Negeri Tirai Bambu dan ujung-ujungnya tidak bisa membayar hutangnya.

“Saya mohon maaf, hari ini pemerintahan Pak Widodo (Joko Widodo) makin lama makin condong ke China (Tiongkok). Kita harus bersahabat dengan China, negara besar. Tapi, banyak dari kebijakannya itu yang sangat condong untuk China. Itulah kenapa kita memerlukan perubahan, untuk mengembalikan maksud dan tujuan dari UUD kita. Bahwa Indonesia di kawasan ini harus netral, bebas aktif, memperjuangkan perdamaian dan prosperity,” jelasnya.

Dia menegaskan, Indonesia wajib lepas dari permainan macam itu. Dengan cara tak memberikan sedikitpun kesempatan pada para negara adidaya menguasai jalur strategis maritim Indonesia.

“Mudah-mudahan pemerintahan baru yang akan datang, akan me-review hal-hal yang dilakukan, kebijakan yang terlalu pro-Beijing yang hari ini dilakukan oleh pemerintah,” pungkasnya. (ZP/05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

PLN UP2D Garap Pemeliharaan Kubikel GI Mranggen

SEMARANG- PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Jawa Tengah dan DIY, pada Minggu (21/11/2021) telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin...

BCA Hadirkan Bakti Sosial Operasi Katarak Bersama Perdami

PURWOKERTO, 27 November 2021 – Katarak menjadi salah satu penyebab kebutaan bagi indera penglihatan yang dapat diderita siapa saja....

DPD MKGR Jawa Tengah Dukung Airlangga Hartarto Jadi Presiden

SEMARANG - Pelantikan Pengurus DPD Ormas MKGR Jawa Tengah digelar di Ballroom Hotel Santika Kota Semarang, Sabtu (27/11/2021). Sebelumnya, Musda...

SGM Eksplor Apresiasi Guru Bersama Alfamart

JAKARTA - Danone Specialized Nutrition (SN) Indonesia melalui merek susu pertumbuhan SGM Eksplor bekerja sama dengan PT Sumber Alfaria...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Ada Pameran SAUTO Expo di Mal Ciputra Semarang, Deretan Mobil Baru Turut Dihadirkan

SEMARANG - Deretan mobil terbaru bakal dipamerkan dalam SAUTO Expo di atrium Mal Ciputra Semarang pada 26 November hingga...

200 Pedagang Pasar Kaliwungu Kendal Gunakan Transaksi Digital QRIS

KENDAL - Sebanyak 200 pedangang di Pasar Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sudah menggunakan transaksi digital dengan Quick Response...

Must read

Akhir 2021, Dafam Buka 2 Hotel Baru SEMARANG- Pandemi tidak...

Grab Hadirkan Protect dan Cleaning Station

  SEMARANG- Wacana untuk masuk dalam 'kebiasaan baru' atau yang...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Berita TerkaitTERKINI
Rekomendasi untuk Anda