Laskar PLN : Kami telah bekerja keras memulihkan sistem kelistrikan

Jakarta –  Gangguan Saluran Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Ungaran – Pemalang yang menyebabkan beberapa daerah di Jakarta, Jawa Barat dan Banten saat ini sudah pulih. Masyarakat sudah bisa tenang dalam menjalankan aktivitasnya.

Upaya pemulihan jaringan listrik yang bisa dilakukan dengan cepat tidak lepas dari kerja petugas PLN yang bekerja keras siang malam untuk melakukan perbaikan jaringan yang terganggu.

Ketua Umum Serikat Pekerja Laskar PLN Tonny Ferdianto  mengaku, para petugas Laskar PLN rela bekerja keras siang malam meninggalkan anak istri di rumah untuk dapat segera memulihkan kondisi kelistrikan yang ada.

Tonny mengaku, mewakili seluruh anggota Laskar (Lembaga Aspirasi Karyawan)  memohon maaf atas kejadian yang mengakibatkan pemadaman tersebut. “Sebagai pegawai PLN yang tergabung dalam Serikat Pekerja Laskar tetap bertanggungjawab untuk melakukan recovery gangguan,” katanya.

Selama ini lanjut dia, pegawai PLN telah memiliki KPI (Key Performance Indicator) yang dinilai oleh perusahaan sebagai kinerja individu. Jika KPI tersebut tidak tercapai maka akan berakibat pada turunnya penghasilan yang diterima.

Menanggapi pemotongan gaji pegawai seperti yang disampaikan oleh Direksi beberapa waktu lalu Ketua Umum LASKAR PLN Tonny Ferdinanto menyampaikan, gaji karyawan BUMN sudah diatur dalam Undang-Undang, di antaranya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, SE Menaker RI No. SE/07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, serta yang terbaru PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Denda dan pemotongan gaji itu sudah diatur di Pasal 57 PP No. 78 Tahun 2015, juga diatur dalam PKB kami, baik keduanya karyawan PLN dalam case gangguan kemarin tidak memenuhi syarat untuk dipotong gajinya”, tuturnya.

Tonny menilai kebijakan para direksi untuk memotong gaji para karyawan PLN tersebut tidak berdasar menurut undang-undang. “Bagaimana bisa, di saat black out kemarin anggota kami sekuat tenaga siang malam berjibaku agar secepat mungkin menormalkan pemadaman yang meluas sebagai bentuk dedikasi dan tanggungjawab pelayanan terhadap pelanggan yang telah banyak dirugikan, kenapa justru karyawan yang dijadikan korban?”

“Tentu saja kewajiban kami memperjuangkan hak-hak karyawan yang berada di garda terdepan pelayanan kepada pelanggan menjadi prioritas utama bagi kami,” imbuhnya.

Menurut Tonny, upaya karyawan PLN dalam mengatasi gangguan kemarin sudah setara dengan standar pelayanan World Class Services (WCS). “Kemarin pemadaman bisa kita pulihkan total dengan durasi paling lama 2 hari di sebagian kecil tempat, ini sudah setara dengan pemulihan black out 13-14 Juli di New York Amerika Serikat kemarin”. Ungkap pegawai yang berdinas di Gandul tersebut.

Tonny menjelaskan, pada saat gangguan Minggu 4 Agustus tersebut, secara kelistrikan pulau Jawa terpecah menjadi 2 bagian “Kondisi normalnya memang beban terkonsentrasi di bagian barat pulau Jawa termasuk DKI dan Banten. Resource yang dimiliki PLN, pembangkit yang murah dan berkualitas itu di bagian tengah dan timur, otomatis tiap hari itu selalu terjadi transfer daya yang besar ke arah barat.

Ketika listrik di barat sudah terpisah dengan timur karena gangguan pada saluran transmisi, yang terjadi sudah pasti overload kapasitas. Kemampuan pembangkit yang ada di barat tak mampu memikul sendiri karena sudah terpisah dari sistem di tengah dan timur. Inilah awal mula kejadian pemadaman yang meluas tersebut”, ungkapnya.

Apa yang terjadi selanjutnya? Pembangkit di wilayah barat yang mayoritas PLTU (uap) mempunyai karakter yang lama start up, ini juga salah satu kendala dalam pemulihan. “Pengatur beban (P2B) sudah semaksimal mungkin mencari alternatif daya dari pembangkit yang cepat masuk ke sistem, namun apa daya mayoritas PLTU di barat masih banyak yang dalam proses “firing” untuk masuk lagi ke sistem, sedangkan transfer dari timur sudah tidak dapat lagi ditambah”. pungkasnya.

Sebagai bentuk tanggungjawab dan kewajiban serikat pekerja terhadap perusahaan LASKAR PLN selalu siap untuk dilibatkan oleh manajemen PLN dalam mengusut tuntas penyebab gangguan yang telah merugikan banyak pihak tersebut.(Zp/04)