Pemprov Jateng Galakkan 35 Juta Masker

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggalakan gerakan 35 juta masker di provinsi ini. Hal itu sebagai bentuk penanganan pencegahan Covid-19. Selain juga menggerakkan perekonomian masyarakat hingga tingkat bawah.

“Kita dorong semua orang membuat masker. Coba hitung kalau kita buat gerakkan 35 juta masker kita seperti apa. Pak Ganjar kita sudah punya BLK-BLK (Balai Latihan Kerja). Berapa mereka bisa kerjakan. Kurang to? Ibu-ibu PKK, kurang kan? Masih ada orang yang tidak punya kerja. Kurang kan? (Kerahkan) Konveksi. Sehingga industri rumahan ini muncul. Maka mereka suruh mendukung gerakan 35 juta masker untuk Jawa Tengah,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai rapat koordinasi tindak lanjut penanganan Covid-19 di Gedung A lantai 2 Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (6/4/20).

Dia menilai jika itu bisa diaplikasikan maka akan menjadi giat ekonomi baru yang bisa digelindingkan. Bahkan jika angka itu dianggap terlalu tinggi, bisa 10 juta masker dulu. Baginya itu boleh saja asal semua bergerak. Sehingga setiap warga yang keluar rumah pasti akan mengenakan masker.

“Ini bagus. Saya minta semua maskernya yang buat sendiri. Yang seperti ini agar ditaati, dan alhamdulilah ternyata dari Gugus Tugas Jakarta kemarin sudah berstatemen sama, gayung menjadi bersambut. Jateng sudah menyampaikan, disambut pusat,” ujarnya.

Menurut Ganjar, hal itu juga telah diumumkan ke tingkat desa. Pihaknya berharap seluruh Indonesia bisa menaati. Sampai kini, juga giat melakukan pembuatan masker. Seperti yang dilakukan PKK provinsi dan penyandang disabilitas. Dia berharap agar masker tidak dijual mahal. Setidaknya paling mahal Rp5 ribu per buah.

“Tergantung niatannya. Kalau golek batine kakehan ya mesti ngedole larang. Aja larang-larang, bro, kasihan,” tuturnya.

Dengan makin banyaknya orang mengenakan masker, diharapkan semua bisa menjaga diri dan orang lain.

Gubernur menambahkan dalam rapat kalinitu, pihaknya menindaklanjuti keputusan yang sudah diberikan pusat kepada pemerintah daerah, seperti insentif ekonomi. Bahkan ada banyak masukan kalau perbankan semua relatif sudah jalan, OJK juga sudah menindaklanjuti. Sekarang yang belum adalah nonbank. Karena banyak mereka yang punya pinjaman, terutama usaha kecil yang meminjam di lembaga keuangan nonbank seperti PNN dan sebagainya.

Pihaknya akan menyurati Kementerian Keuangan agar ada relaksasi, termasuk bagi pengusaha angkutan umum. Seperti armada bus yang masih menyisakan cicilan, sehingga sekarang pengusaha ditagih debtcollector. Pengusaha otobus atau angkutan umum pun meminta adanya relaksasi semua.

Untuk pelaku UMKM, Ganjar mengungkapkan, pemprov sudah melakukan pelatihan UMKM, serta mencari jalan keluar agar para pedagang kecil bisa jualan online. Pedagang dan pembeli juga diminta mengatur jarak agar tidak ada kerumunan. Termasuk, menjaga komoditas dan mengatur jam operasional. Dengan demikian perputaran uang masih tetap bisa berjalan, dan orang bisa mengontrol kesehatan.

Soal ekonomi,  lanjutnya, pemprov juga menyiapkan diri bagi mereka yang kena PHK atau potensi yang kena. Yakni disiapkan kartu prakerja. Menurut dia, Jawa Tengah memiliki kuota cukup tinggi yaitu 400 ribu lebih. Saat ini jumlahnya baru tingkat ribuan. Lantaran masih sedikit sekali orang yang mendaftar, maka pihaknya akan umumkan pada publik agar mereka  bisa mendaftar.

Dari segi pelayanan kesehatan, Gubernur menilai rumah sakit makin siap. Pada pertengahan April ini misalnya, RSUD Bung Karno di Surakarta bisa dikonsolidasikan penuh untuk menjadi RS khusus yang menangani Covid. Jelas hal itu akan membantu. Sementara berkaitan dengan jaring pengaman sosial, pemprov berkoordinasi dengan beberapa bupati, agar merapikan data. Bagi mereka yang sudah masuk data Kemensos akan segera dieksekusi.

“Ini sudah on call dananya, tinggal kita laksanakan. Yang sekarang kita hitung adalah mereka yang masuk kategori miskin baru. Mereka tidak bisa bekerja lagi. Mereka kemarin kena PHK atau mereka kemarin tidak terbayar. Yang seperti ini kita minta untuk segera didata,” ujarnya.

Pihak kabupaten dan kota diminta membantu mendaftar, sehingga ada sinkronisasi data provinsi dan kabupaten/ kota. Kesesuaian data itu penting agar anggaran yang dialokasikan tidak overlap mengingat pemerintah kabupaten dan kota juga sudah merelokasi, dan merealokasi anggaran jaminan sosial. Di level desa, juga diharapkan melakukan hal yang sama. Praktis bila tiga tingkatan yakni provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan desa bisa mensinkronisasikan data, jelas itu akan berjalan dengan baik.

“Kalau minggu ini semua data beres, maka minggu depan eksekusi itu ramai-ramai kita jalankan,” tandasnya. (ZP/06)