Batik Solo Trans Terancam Berhenti, Gubernur Jateng Ajak Kabupaten Patungan Biaya
SEMARANG – Operasional Batik Solo Trans mengalami dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pusat. Tiga dari lima koridor Batik Solo Trans yang sudah beroperasi, pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah pusat. Hal itu dikatakan Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, usai bertemu Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur, Rabu, 1 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut membahas tentang keberlanjutan layanan buy the service (BTS) aglomerasi transportasi Batik Solo Trans.
“Hari ini kami difasilitasi Gubernur untuk membahas tentang aglomerasi transportasi di Surakarta. Bagaimana layanan buy the service, layanan perkotaan yang ada lima koridor dengan melibatkan Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali,” kata Respati.
Ia menjelaskan, dari lima koridor Batik Solo Trans yang sudah beroperasi, tiga koridor pembiayaannya ditanggung oleh Kementerian Perhubungan. Sedangkan dua lainnya dibiayai oleh APBD Pemkot Surakarta.
Dikatakan, lima koridor tersebut juga didukung dengan setidaknya 7 feeder. Total setiap hari Batik Solo Trans dan feeder tersebut melayani sekitar 13.000-14.000 masyarakat di sekitar Soloraya.
“Ke depan pemerintah pusat akan mencabut penganggarannya ini, maka kami untuk mendorong adanya kemandirian fiskal dan mendorong cost sharing dengan kabupaten sekitar. Mayoritas pengguna Batik Solo Trans ini dari warga kabupaten sekitar,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, Batik Solo Trans sudah menjadi roadmap tentang aglomerasi transportasi. Sejauh ini operasionalnya juga sudah berjalan bagus karena sudah terintegrasi, dan juga melibatkan perusahaan otobus yang ada di sekitar wilayah Soloraya.
“Ini sebenarnya sudah jadi Roadmap. Sudah berjalan dan beda dengan daerah lain. Kalau daerah lain itu kompetitif dengan angkutan lainnya, dan tidak ada roadmap yang matang. Solo ini sudah paten,” kata Ahmad Luthfi.
Maka dari itu, Gubernur meminta kepada Dinas Perhubungan Jawa Tengah beserta stakeholder terkait untuk segera menggelar rapat. Ia ingin aglomerasi transportasi berupa Batik Solo Trans ini tetap berjalan untuk melayani masyarakat.
“Nanti segera rapatkan dengan dinas terkait. Ini harus jalan dengan cara sharing. Teknis nanti silakan dibahas,” kata Gubernur didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, dan Kepala Dinas Perhubungan Jateng, Arief Djatmiko.
Sujarwanto menambahkan, untuk menutup pembiayaan dari APBD yang terkena refocusing tersebut mau tidak mau daerah harus gotong royong.
“Konsep gotong royong itulah yang nanti Gubernur akan bertemu dengan semua bupati dan wali kota se-Soloraya untuk membahas hal ini. Mudah-mudahan nanti ada kesepakatan yang baik,” katanya.
