TPAKD Jateng Perkuat Akses Keuangan Inklusif, Dorong Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional
SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sinergi dalam mendorong pemerataan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Semarang, dengan fokus penguatan ekosistem keuangan inklusif untuk mendukung Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menegaskan bahwa akses keuangan yang merata menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memperkuat sektor usaha produktif di daerah.
“TPAKD memiliki peran strategis dalam memperkuat keterhubungan sektor jasa keuangan dengan sektor riil. Untuk mendukung program 2026, kami mendorong penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, digitalisasi keuangan daerah, serta kolaborasi dengan industri jasa keuangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam melihat potensi ekonomi daerah, tidak hanya berdasarkan capaian tahunan, tetapi juga pada kemampuan mengidentifikasi dan mengoptimalkan peluang pertumbuhan di masa depan. Menurutnya, kesiapan ekosistem di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar layanan keuangan dapat tersalurkan secara optimal dan berkelanjutan.
Rakorda dan Pleno TPAKD 2026 dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam sambutannya, ia menyoroti perkembangan positif ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah yang terus tumbuh signifikan.
“Berdasarkan data 2026, jumlah wirausaha di Jawa Tengah mencapai 4,93 juta orang, meningkat dari 3,69 juta pada 2025. Ini menunjukkan ekosistem kewirausahaan kita semakin kuat dan berkembang,” kata Luthfi.
Ia menambahkan, penguatan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong tumbuhnya usaha produktif yang berkelanjutan di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan untuk memperkuat pengembangan keuangan inklusif di Jawa Tengah. Langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Sementara itu, dalam laporan TPAKD Jawa Tengah, berbagai program sepanjang 2025 menunjukkan capaian signifikan. Program edukasi keuangan telah menjangkau jutaan masyarakat, pembiayaan UMKM terus meningkat, dan penyaluran kredit sektor produktif, termasuk pertanian, menunjukkan tren positif.
TPAKD Jawa Tengah menegaskan bahwa pada 2026 fokus utama diarahkan pada penguatan sektor pangan, percepatan digitalisasi transaksi keuangan, perluasan akses pembiayaan UMKM, serta penguatan ekosistem keuangan inklusif yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
