Angka Kemiskinan di Kabupaten Sragen Turun Jadi 12,41% pada Maret 2024
SRAGEN – Angka kemiskinan di Kabupaten Sragen mengalami penurunan secara signifikan. Puncak penurunan tersebut terjadi pada bulan Maret 2024 di mana persentase penduduk miskin berhasil turun menjadi 12,41% dari 12,87% pada tahun 2023.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Hargiyanto saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen dalam rangka Penyusunan Rencanan Penanggulangan Kemisikinan Daerah (RKPD) 2025-2029 di Ruang Opp Room Setda Sragen, Kamis (17/10/2024).
“Dua tahun terakhir ini berkat usaha kita semua, angka kemiskinan kita mengalami penurunan 0,46% dan menjadi pencapaian terbaik di wilayah Solo Raya. 20 tahun yang lalu kita memulai dari urutan nomor dua terbawah di mana angka tersebut menjadi terendah sejak tahun 1996,” terang Sekda.
Sejak tahun 2011 hingga 2024, menurutnya, angka kemiskinan di Kabupaten Sragen menunjukkan tren fluktuatif, terutama saat Covid-19 angka kemiskinan mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Sehingga dua tahun terakhir ini angka kemiskinan di Sragen lebih tinggi dari penurunan rata-rata di tingkat Jawa Tengah sebesar 0,30%.
Dia menambahkan, upaya penurunan kemiskinan ini tidak lepas dari kerja sama dan sinergi yang kuat serta tidak lepas dari berbagai strategi dan kebijakan seperti adanya Program Desa Tumis (Tuntas Kemiskinan).
“Strategi yang kita laksanakan meliputi pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Misalnya adanya bantuan RTLH, Listrik gratis untuk masyarakat miskin maupun Program Bantuan Iuran (PBI) dalam mendapatkan layanan kesehatan,” jelas Hargiyanto.
Sementara Kepala Bapperida Kabupaten Sragen Aris Tri Hartanto mengungkapkan, penanganan kemiskinan menjadi isu strategis dari hasil evaluasi salah satu capaian indikator makro pembangunan di Kabupaten Sragen.
“Rapat TKPKD sebagai langkah awal dalam pembuatan dokumen RPKD. Untuk itu perlunya Kabupaten Sragen menyusun RPKD. Harapannya mulai tahun 2025 semua program kegiatan sudah di jalankan dengan baik. Karena kemiskinan menjadi peran utama dan ada PR yang harus disusun bersama, sehingga kolaborasi dan crosscutting program menjadi kesepahaman dan kesepakatan bersama,” ujar Aris.
Dalam kesempatan tersebut menghadirkan narasumber dari Swasaba Research Initiativ (SRI) asal Yogyakarta Yoyok Cahyo Nugroho yang menekankan tiga pokok materi penting dalam penyusunan RPKD yakni strategi yang akan diterapkan, program-program unggulan yang disusun, dan data sasaran yang digunakan untuk memastikan efektivitas program.
Ia menegaskan keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada akurasi data sasaran.
“Penggunaan data yang tepat, diharapkan dapat terus menurunkan angka kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di masa depan,” imbuhnya.
Cahyo berharap semua pihak dapat berkolaborasi dalam penyusunan RPKD yang akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029.
“Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi dari semua elemen masyarakat dan pemerintah,” pungkasnya
