BKIPM Dorong Ekportir Ikan Miliki Sertifikat Pengendalian Mutu

Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM, Widodo Sumiyanto.

SEMARANG- Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kota Semarang mewajibkan semua supliyer ikan mengantongi sertifikat pengendalian mutu untuk mendukung transaksi ekspor ke luar negeri.

Kepala BKIPM Kota Semarang, Raden Gatot Perdana mengatakan, sejak tahun lalu hingga bulan ini, BKIPM menargetkan paling tidak bisa mengeluarkan sertifikat pengendalian mutu bagi 20 supliyer di wilayahnya.

“Ini supaya bahan baku yang mereka dapatkan mutunya mampu terjaga dengan baik. Makanya kami turut serta mengawasi sekaligus mengontrol kualitas bahan baku dari mereka,” kata Gatot, Senin (10/9).

Dikatakan, para supliyer yang wajib mengantongi sertifikat mulai dari para pemasok daging rajungan, ikan karang, kakap dan udang.

“Terutama supliyer udang yang rutin ekspor ke luar negeri wajib mengurus sertifikat. Karena udang punya nilai ekspor tertinggi. Bahkan menjadi andalan bagi Pemprov Jawa Tengah,” ujarnya.

Ia menambahkan, BKIPM akan melakukan pendampingan bagi setiap supliyer. Jika perlu akan dilakukan model jemput bola ke tiap supliyer supaya mereka tergerak untuk berkontribusi dalam mengurus sertifikat mutu dengan baik.

“Nantinya ada 20 yang akan disertifikat dan jumlahnya akan ditingkatkan terus sampai akhir tahun nanti,” ucapnnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM, Widodo Sumiyanto menyebutkan, penerapan sertifikasi mutu untuk mengontrol bahan baku ikan dengan kualitas terbaik dari hulu sampai hilir, sehingga ketika sampai ke meja konsumsen maka kualitasnya benar-benar terjamin.

Saat ini, lanjutnya, BKIPM telah mengurus sertifikat bagi 1.112 supliyer seluruh Indonesia. Mereka rata-rata punya lebih dari dua jenis produk pengolahan bahan baku ikan.

“Misalnya produk pembekuan, segar dan olahan. Itu semua harus punya sertifikat resmi dari kita sebelum diekspor ke 122 negara,” bebernya.

Bahan baku ikan dari Indonesia sebesar 30% di antaranya dikirim ke Amerika Serikat. Kemudian disusul Tiongkok berkisar 12-13%, Jepang diatas 10 persen dan Uni Eropa sebesar 9,3%.

“Khusus Eropa jadi baromefer sistem jaminan mutu. Oleh sebab itu, kita lebih memperhatikan hal tersebut. Kita harus pastikan ketersediaan bahan baku udang, ikan tuna, cakalang, tongkol, cumi, gurita, blakutak, ikan karang dengan kualitas yang terbaik,” tandasnya. (ZP/05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here