DJP Jateng I Catat Penerimaan Pajak Rp32,02 Triliun, Industri Jadi Penopang Utama
SEMARANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp32,02 triliun hingga 31 Oktober 2026. Capaian tersebut tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut setara dengan 77,04 persen dari target penerimaan pajak 2026 yang ditetapkan sebesar Rp41,56 triliun.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar, menyampaikan capaian tersebut dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11/2026).
“Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun. Capaian ini tumbuh 24,23 persen secara tahunan dan telah mencapai 77,04 persen dari target penerimaan tahun ini,” ujar Arif.
Menurutnya, realisasi penerimaan pajak selama Januari hingga Oktober 2026 juga melampaui proyeksi. Penerimaan tercatat lebih tinggi Rp986,34 miliar atau 3,18 persen dibandingkan proyeksi sebesar Rp31,03 triliun.
Khusus pada Oktober 2026, penerimaan pajak mencapai Rp2,77 triliun. Angka tersebut lebih tinggi Rp75,99 miliar dari proyeksi penerimaan pada bulan tersebut.
Berdasarkan jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp19,45 triliun atau tumbuh 36,27 persen.
Sementara itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas mencapai Rp13,09 triliun dengan pertumbuhan 30 persen. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi Rp37,90 miliar atau tumbuh 23,16 persen.
Di sisi lain, pos Pajak Lainnya tercatat minus Rp557,50 miliar dengan pertumbuhan negatif 139,79 persen.
Dari sisi sektoral, lima sektor utama memberikan kontribusi sebesar 88,21 persen terhadap total penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I hingga Oktober 2026.
Sektor industri masih mendominasi dengan kontribusi 53,19 persen atau sebesar Rp17,03 triliun. Penerimaan dari sektor ini tumbuh 33,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang Rp6,43 triliun atau 20,07 persen dari total penerimaan, dengan pertumbuhan 20,4 persen.
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memberikan kontribusi Rp2,93 triliun atau 9,15 persen, tumbuh 16,7 persen.
Sementara itu, sektor aktivitas keuangan dan asuransi menyumbang Rp1,07 triliun atau 3,34 persen, tetapi mengalami kontraksi 6,7 persen. Sektor konstruksi juga mengalami kontraksi 16,7 persen dengan kontribusi Rp788,77 miliar atau 2,46 persen.
Mengakhiri pemaparannya, Arif mengimbau para wajib pajak memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Program tersebut diharapkan dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan lebih baik sekaligus memperoleh keringanan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, program tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.
Masyarakat dan wajib pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perpajakan, program, maupun layanan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengakses laman www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak 1500 200.***
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.