OJK dan LPS Perkuat Persiapan Program Penjaminan Polis, Berlaku Paling Lambat Januari 2028
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen. Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan program perlindungan pemegang polis dapat berjalan efektif paling lambat Januari 2028.
Juklak tersebut ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).
Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak menjadi langkah maju dalam mempersiapkan implementasi program tersebut. Melalui PPP, perlindungan terhadap pemegang polis diharapkan semakin kuat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
“Keberhasilan Program Penjaminan Polis ditentukan sejak tahap persiapan, yaitu kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankannya,” kata Ogi.
Menurutnya, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan program. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.
Pertukaran Data Mencakup Proses Pengawasan hingga Likuidasi
Dalam Juklak tersebut, pertukaran data dilakukan secara dua arah dan mencakup seluruh siklus Program Penjaminan Polis. Mulai dari tahap persiapan, pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga. Selain itu, diatur jenis data yang dipertukarkan, periode, batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan.
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersebut dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
Ogi menegaskan, pelaksanaan pertukaran data harus memperhatikan aspek kerahasiaan, keamanan, dan kualitas informasi, mengingat data pengawasan yang dipertukarkan memuat informasi sensitif.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegasnya.
Pertukaran data juga diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi.
Ogi menambahkan, Program Penjaminan Polis melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang selama ini berjalan, mulai dari penguatan permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko.
Melalui koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan, OJK juga akan terus mempersiapkan implementasi PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri maupun masyarakat.
Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat berjalan efektif dan kredibel serta memberikan perlindungan nyata bagi pemegang polis dan memperkuat kepercayaan terhadap industri asuransi nasional.
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.