Lewat PMK 71/2026, Begini Cara Mendapatkan Pengurangan Sanksi Administratif Pajak
SEMARANG – Kabar baik bagi wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas pengurangan sanksi administratif perpajakan hingga 100 persen melalui kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan wajib pajak yang secara sukarela menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya, serta SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar.
Namun, besaran pengurangan sanksi bergantung pada waktu penyelesaian kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang menyelesaikan kewajibannya pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 berkesempatan memperoleh pengurangan sanksi hingga 100 persen.
Sementara itu, apabila kewajiban diselesaikan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi diberikan sebesar 50 persen. Adapun untuk periode 1 April hingga 30 Juni 2027, pengurangan sanksi yang diberikan sebesar 25 persen.
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari PMK Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.
Melalui aturan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemberiannya disesuaikan dengan persyaratan serta periode pemenuhan kewajiban berdasarkan kondisi basis data perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.
Kebijakan ini disosialisasikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Aula Lantai 7 Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11/2026).
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai kebijakan perpajakan melalui sinergi dengan insan media.
Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pemahaman yang baik mengenai kebijakan dan program DJP diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan mudah dipahami.
“Melalui Srawung Bareng ini, kami berharap rekan media memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan dan program DJP, sekaligus wawasan praktis dari para narasumber. Kami berharap sinergi ini membantu penyampaian informasi perpajakan yang tepat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat,” ungkap Arif.
Kanwil DJP Jawa Tengah I berharap sosialisasi tersebut dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai fasilitas pengurangan sanksi administratif, sehingga wajib pajak dapat mengetahui dan memanfaatkan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.***
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.