Gubernur Luthfi: Distribusi BBM dan LPG Subsidi Harus Terkendali Saat Nataru
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kecukupan pasokan lsekaligus mencegah potensi penyimpangan, khususnya pada energi bersubsidi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, meski stok BBM dan LPG dilaporkan dalam kondisi aman, mitigasi risiko di lapangan harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, lonjakan kebutuhan energi pada akhir tahun kerap disertai persoalan distribusi.
“Harus dimitigasi betul. Di posko-posko yang kita siapkan, semuanya kita monitor,” kata Ahmad Luthfi usai menerima audiensi General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, di Kantor Gubernur, Kota Semarang, Rabu, 24 Desember 2025.
Dalam audiensi tersebut, Pertamina Patra Niaga melaporkan kondisi stok energi di Jawa Tengah per 23 Desember 2025 berada pada level mencukupi. Stok Solar tercatat aman untuk 18,3 hari, Pertalite 10,3 hari, dan Pertamax 19 hari. Sementara stok LPG berada pada kisaran 2,4 hari dan diperbarui setiap hari sesuai pola konsumsi masyarakat.
Meski demikian, Gubernur Luthfi mengingatkan pengawasan distribusi, terutama LPG 3 kilogram, perlu diperketat hingga ke tingkat pangkalan. LPG bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan rentan disalahgunakan saat permintaan meningkat.
Fanda mengatakan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi mengalami lonjakan konsumsi energi selama periode Nataru. Hal ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas nasional di kedua wilayah tersebut.
“Begitu kami berhadapan dengan Satgas dan konsentrasinya Jawa Tengah-DIY, kami memprediksi akan terjadi lonjakan permintaan. Ini sudah kami koordinasikan dengan sektor-sektor terkait,” ujar Fanda.
Dijelaskan, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru dan memastikan seluruh infrastruktur energi dalam kondisi siap. Pertamina juga menyiapkan tambahan pasokan BBM sekitar 10.000-11.000 kiloliter serta penambahan fakultatif LPG sebesar 5 persen, meski realisasi sementara masih sekitar 1,5 persen.
Selain itu, Pertamina mengoperasikan SPBU Siaga yang buka 24 jam, agen LPG Siaga, layanan motoris untuk membantu konsumen yang kehabisan BBM saat terjadi kemacetan, mobil tangki kantong, serta Call Center 135. Fasilitas Serambi MyPertamina yang ramah keluarga dan dapat dimanfaatkan secara gratis, juga disiapkan sebagai layanan tambahan bagi masyarakat.
“Di Jawa Tengah dan DIY, Serambi MyPertamina tersedia di Rest Area KM 379A, KM 360B, serta di Bandara Yogyakarta International Airport,” kata Fanda.
Sementara itu, Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menegaskan, pemerintah daerah memfokuskan pengamanan pada tiga komoditas energi utama, yakni listrik, LPG 3 kilogram, serta BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
“Ada tiga poin penting yang menjadi fokus pengawasan, yakni listrik, LPG 3 kilogram, serta BBM bersubsidi Pertalite dan Solar,” ujar Sujarwanto.
Ia memastikan pasokan energi untuk sektor pertanian hingga akhir tahun tetap aman. Untuk Solar, telah dilakukan penambahan melalui pergeseran kuota antarprovinsi serta persetujuan tambahan kuota dari pemerintah pusat.
Selain BBM dan LPG, keandalan pasokan listrik juga menjadi perhatian. PLN, kata Sujarwanto, telah menyatakan kesiapan menjaga keandalan listrik, terutama selama perayaan Natal di gereja-gereja dan perayaan Tahun Baru.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka posko pelayanan masyarakat sejak 22 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di seluruh kabupaten dan kota. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat pemantauan sekaligus layanan pengaduan masyarakat.
Dengan meningkatnya mobilitas selama libur akhir tahun, Pemprov Jawa Tengah menegaskan pengamanan distribusi energi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan setiap indikasi penyimpangan.*
