Gugatan Pemkab Banyumas Terhadap PT GCG Ditolak

Kuasa Hukum PT GCG, Agoes Djatmiko SH. Foto : ist/zonapasar.com

 

PURWOKERTO –Gugatan Pemkab Banyumas terhadap PT Graha Cipta Guna (GCG) ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto dalam persidangan yang berlangsung virtual Senin (18/1). Dalam amar putusan nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwt, majelis hakim yang diketuai oleh Nanang Zulkarnain Faisal SH menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

 

Kuasa Hukum PT GCG, Agoes Djatmiko SH mengatakan, ada dua gugatan yang dilayangkan Pemkab Banyumas dan semuanya ditolak oleh majelis hakim. Pertama gugatan terkait kesepakatan bersama tanggal 8 Desember 2016 dimana pemkab berasumsi ada kekhilafan terkait ukuran objek sengketa. Gugatan tersebut ditolak majelis hakim karena pemkab tidak bisa membuktikan adanya kekhilafan dan terkait ukuran, sumbernya adalah keputusan Mahkamah Agung (MA).

 

“Ukuran ini sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kewajiban yang harus dibayarkan, artinya perbedaan ukuran tidak menimbulkan kerugian terhadap pemkab, jadi tidak ada korelasinya antara ukuran dengan kewajiban membayar, sehingga oleh majelis hakim ditolak,” jelas Agus, Selasa (19/1).

 

Sedangkan gugatan kedua yaitu terkait perbuatan melawan hukum, dimana PT GCG dituding sudah mengelola kawasan Kebondalem sebelum ada perubahan kesepakatan atau adendum, juga ditolaj oleh majelis hakim. Dalam putusannya majelis berpendapat PT GCG melakukan pengelolaan dalam rangka melakukan hak atas putusan MA, sehingga perbuatannya dinyatakan sah secara hukum.

 

Lebih lanjut Agus menjelaskan, dalam putusan tersebut hanya satu yang dikabulkan oleh majelis, yaitu kewajiban pembayaran denda tahap 1 atas kesepakatan bersama sebesar Rp 10,5 miliar dinyatakan sah. Majelis hakim juga menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya, serta menghukum penggugat dalam hal ini Pemkab Banyumas, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 525.000.

 

Dalam putusannya, majelis hakim juga menjelaskan bahwa kesepakatan bersama tanggal 8 Desember 2016 sebenarnya meringankan pemkab. Dimana pada saat eksekusi, Pemkab Banyumas harus menyerahkan objek sengketa Kebondalem dan membayar ganti rugi sebesar Rp 41 miliar serta menampung PKL. Merasa keberatan dengan kewajiban tersebut, akhirnya dibuat kesepakatan antara pemkab dengan PT GCG, dimana pembayaran denda dikurangi menjadi Rp 22 miliar dan kewajiban menampung PKL diambil alih oleh PT GCG.

 

“Sehingga saat pemkab menggugat kesepakatan bersama tersebut, majelis hakim berpendapat gugatan tersebut tidak masuk akal, karena memberatkan pemkab sendiri. Sedangkan mengenai hasil audit BPKP, menurut majelis hakim, tidak ada kaitannya dengan eksekusi dan BPKP bukanlah pihak yang berwenang untuk mengawasi putusan pengadilan,” terangnya.

 

Sebagaimana diketahui, sebelum penggugat mengajukan gugatan terhadap PT GCG, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan eksekusi nomor 14/BA.pdt.Eks/2010/PN.pwt  jo No. 46/Pdt.G/2007/PN.pwt  Jo. no 88/Pdt/2008/PT.Smg Jo No 2443 K/Pdt/2008 jo No 530 PK/Pdt/2011.

 

Atas dasar keputusan tersebut kemudian terjadi kesepakatan bersama tanggal 8 Desember 2016, sebagai wujud pelaksanaan atas putusan eksekusi. Kesepakatan bersama inilah yang kemudian oleh Pemkab Banyumas kemudian dianggap mengandung kekhilafan sehingga muncul gugatan kembali.

 

Terpisah, Kabag Hukum Setda Banyumas, Sugeng Amin mengatakan, pihaknya masih memperlajari putusan PN Purwokerto dan akan segera melapor ke pimpinan untuk melakukan langkah selanjutnya.

 

“Pada prinsipnya, kita akan tetap melakukan upaya hukum, tetapi akan koordinasi terlebih dahulu,” ucapnya. (Ning)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here