Kanwil DJP Jateng 1 Gandeng Polda Jateng, Sosialisasi Intelijen
SEMARANG- Kanwil DJP Jawa Tengah I bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengadakan sosialisasi terkait kerja sama yang diikuti oleh aparat penegak hukum dari Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Aula Lantai 2 Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2020.
Dalam kegiatan tersebut, DJP mengutus Kepala Subdirektorat Operasi Intelijen Roby Eduard Sely, Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Operasi Intelijen Mulyadi serta beberapa perwakilan pegawai dari Direktorat Intelijen Perpajakan dan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Sementara itu, dari pihak Baintelkam Mabes Polri diwakili oleh Kepala Subdirektorat Investasi Perbankan dan Koperasi Kombes Drs. Febriyanto Wahidin, M.M. sedangkan dari Direktorat Intelkam Polda Jateng diwakili oleh Kepala Bagian Analisis AKBP Drs. Arief Setiawan serta pegawai dari Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
Kasubdit Investasi Perbankan dan Koperasi, Kombes Pol. Drs. Febriyanto Wachidin M.M mewakili Kepala Badan Intelijen Keamanan POLRI dalam sambutannya menyampaikan, POLRI mempunyai peran penting dalam menjaga pemulihan ekonomi.
“Tidak ada negara yang maju jika keamanan dan stabilitas ekonomi tidak terjaga dengan baik,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Febriyanto berkeinginan agar POLRI dapat menjalin kerja sama dan membantu DJP dalam rangka pengamanan penerimaan negara sektor perpajakan.
Lebih lanjut, Febriyanto memaparkan beberapa poin terkait pelaksanaan kesepakatan, utamanya terkait pertukaran data informasi intelijen serta operasi intelijen bersama. Febriyanto berharap, fungsi dan peran intelijen menjadi semakin efektif serta terbentuk pemahaman dan pengetahuan yang sama antara kedua belah pihak.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Operasi Intelijen Direktorat Jenderal Pajak Roby Eduard Sely mengatakan, DJP merupakan institusi yang sangat penting dalam menghimpun pendapatan negara. Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak termasuk kepolisian.
“Peranan pajak sebesar 70% dari APBN. Sebab itu kami butuh dukungan Kepolisian dalam hal intelijen dan pengamanan,” ujar Roby.
Berkaitan dengan PKS ini, Roby menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Baintelkam untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Ia berharap sinergitas antar instansi khususnya DJP dan POLRI yang selama ini berjalan baik dapat semakin ditingkatkan.(zav)
