OJK dan Pemprov Jateng Komitmen Perluas Inklusi Keuangan ke Desa-desa
SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Evaluasi Kinerja Industri Jasa Keuangan Jawa Tengah Semester I 2025 di Hotel Gumaya Semarang, Selasa (16/9/2025).
Kegiatan ini bertujuan menilai stabilitas sektor keuangan sekaligus merumuskan strategi memperkuat peran jasa keuangan dalam pembangunan daerah.
Acara dihadiri Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Sophia Wattimena; Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi; serta Kepala OJK Regional Jawa Tengah, Hidayat Prabowo. Perwakilan perbankan, BPR, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, hingga asosiasi profesi jasa keuangan juga turut hadir.
Kepala OJK Regional Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menjelaskan kinerja perbankan di Jawa Tengah semester I 2025 relatif stabil.
“Pertumbuhan kredit tercatat 1,8 persen (YoY) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 1,68 persen (YoY). Namun, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) masih menjadi tantangan, terutama di BPRS yang mencapai 18,24 persen,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kredit UMKM tumbuh 0,7 persen (YoY). Kemudian NPL bank umum berada di kisaran 5 persen, sementara NPL BPR/BPRS lebih tinggi yakni 15 persen.
“Pertumbuhan tertinggi justru ada di sektor konsumsi yang mencapai 15,7 persen,” ujarnya.
Hingga Juli 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran senilai Rp12,5 triliun.
“BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi mencapai Rp18 triliun,” kata Hidayat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, menekankan pentingnya penguatan jasa keuangan hingga ke desa-desa.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semester I 2025 mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana jasa keuangan bisa menopang ekonomi dari basis desa, termasuk mendukung 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah,” tegasnya.
Ia juga menyebut pembentukan koperasi menjadi salah satu langkah penguatan ekonomi desa.
“Saat ini sudah ada 8.720 Koperasi Merah Putih yang sedang kami klasterisasi sesuai potensi desa. Pemerintah juga menyiapkan roadmap infrastruktur agar koperasi lebih cepat mengakses hibah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menilai evaluasi kinerja jasa keuangan merupakan langkah penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat.
“Evaluasi ini tidak hanya penting di tingkat provinsi, tetapi juga harus dilakukan sampai kabupaten dan kota agar manfaat jasa keuangan bisa dirasakan lebih luas,” tuturnya.
Ia menegaskan komitmen OJK dalam mendukung pembangunan daerah.
“OJK Jawa Tengah adalah bagian dari warga Jawa Tengah, sehingga visi-misi provinsi juga menjadi visi-misi OJK. Kami akan terus memperkuat UMKM sekaligus meningkatkan literasi keuangan,” kata Sophia.
Ke depan, OJK memastikan pemanfaatan teknologi digital akan menjadi prioritas untuk memperluas inklusi, meningkatkan literasi masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah.***
