UmumSerba-serbiPemda Provinsi Jabar Antisipasi Penyalahgunaan Momen Lebaran untuk Terima...

Pemda Provinsi Jabar Antisipasi Penyalahgunaan Momen Lebaran untuk Terima Gratifikasi

-

- Advertisment -spot_img

KOTA BANDUNG- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar tidak menerima gratifikasi berupa uang ataupun bingkisan sehubungan dengan perayaan Idulfitri 2021. 

“Jika terbukti sebagai penerima gratifikasi, ASN tersebut berisiko terkena sanksi etik sampai pidana,” kata Setiawan, Rabu (05/05/2021).

Peringatan Sekda Jawa Barat tersebut tertuang dalam Surat Edaran dengan Nomor: 73/AR.06.03/Inspt tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar. 

Surat yang ditandatangani Sekda Jawa Barat Setiawan itu ditujukan kepada Asisten Sekda Provinsi Jabar, Staf Ahli Gubernur Jabar, Kepala Badan/Dinas/Biro Provinsi Jabar, dan Pegawai di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar. 

“Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana,” seperti tertulis di poin 2 Surat Edaran.

Dalam surat edaran tersebut, Setiawan menyebutkan, apabila pegawai negara atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, mereka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. 

Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi diatur dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. 

“Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi COVID-19 agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi,” seperti tertulis di poin 8 Surat Edaran. (zav/ Humas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Pembelian Tiket KA untuk Keberangkatan Mulai 26 Oktober Wajib Gunakan NIK

SEMARANG - Calon pelanggan yang akan membeli tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan mulai 26 Oktober 2021 wajib...

Marimas dan Pemkot Semarang Bangun Taman Parkour di Lamper Tengah

SEMARANG - Dalam upaya mendukung Program Pemerintah Kota Semarang meningkatkan Ruang Terbuka Hijau, PT. Marimas Putera Kencana turut terlibat...

Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Kereta Api, Ini Syaratnya

SEMARANG - Mulai 22 Oktober 2021, anak-anak usia dibawah 12 tahun kembali diperbolehkan naik kereta api setelah sebelumnya dilarang. Aturan...

Pengusaha Makin Sadar Pakai Dexlite

SEMARANG– Kesadaran penggunaan Dexlite sebagai bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dengan emisi pembakaran yang rendah di kalangan pengusaha...
- Advertisement -spot_imgspot_img

XL Axiata dan Vision+ Luncurkan Paket Bundling

JAKARTA- PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus memperkuat bisnis layanan Over The Top (OTT) dan layanan hiburan, seiring...

PLN Gelar PLN Mobile Virtual Charity Run and Ride

JAKARTA– PLN kembali menggelar kegiatan virtual charity run and ride pada 16 Oktober s.d. 7 November 2021. Virtual Charity...

Must read

Akhir 2021, Dafam Buka 2 Hotel Baru SEMARANG- Pandemi tidak...

Grab Hadirkan Protect dan Cleaning Station

  SEMARANG- Wacana untuk masuk dalam 'kebiasaan baru' atau yang...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Berita TerkaitTERKINI
Rekomendasi untuk Anda