Rakornas Pengendalian Inflasi 2023, Jateng dan Semarang Jadi Yang Terbaik
ZONAPASAR.COM, SEMARANG – Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 yang diselenggarakan Kamis (31/8/2023), Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang berhasil menjadi salah satu nominator Provinsi serta kota penghitung inflasi dengan capaian terbaik se-Jawa Bali. Dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan”, Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Daerah atas peran aktif dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di daerah serta mengharapkan adanya penguatan sinergi dan kolaborasi. Langkah-langkah kebijakan strategis juga dilakukan dengan mengkombinasikan kebijakan moneter dan fiskal dalam rangka pengendalian inflasi terutama terkait penguatan ketahanan pangan, khususnya stabilitas harga beras.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan, inflasi akan kembali pada rentang sasaran 3±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan Pemerintah serta menerapkan bauran kebijakan yang pro stability dalam menjaga stabilitas inflasi ke depan dan pro growth, antara lain mendorong pembiayaan sektor prioritas, termasuk hilirisasi pertanian dan pangan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra mengatakan, dalam Rakornas, Program Inovasi Protokol Pengendalian Harga Jawa Tengah (Pandawa) menghantarkan TPID Jawa Tengah menjadi salah satu nominasi Provinsi Terbaik untuk wilayah Jawa Bali. Pandawa merupakan sebuah program operasi pasar yang disusun untuk mengatasi gejolak harga pangan, khususnya cabai merah dan bawang merah.
“Program ini dibesut melalui sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah antara lain Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bank Jateng, PT Jateng Agro Berdikari dan PT PAU Pedaringan,” katanya.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci efektivitas program Pandawa melalui pemanfaatan fitur early warning system pada dashboard Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (Sihati). Fitur tersebut mampu mengirimkan push notification ke smartphone anggota TPID saat kenaikan harga sudah melebihi treshold.
“Melalui hal tersebut, proses pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana aksi dapat berlangsung lebih cepat,” ujarnya.
Selain Pandawa, aplikasi Sislogda (Sistem Informasi Logistik Daerah) juga menjadi andalan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian pasokan yang ada di Jawa Tengah. Aplikasi ini mempermudah mapping sumber pasokan/daerah sentra ketika hendak dilakukan intervensi pasar maupun pasar murah.
“Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan dalam menyalurkan 15 ton cabai merah dan 10 ton bawang merah serta menekan kenaikan harga kedelai di akhir 2022,” tukasnya.
Sementara, untuk mendorong pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, upaya yang selaras dilakukan pula oleh Kota Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah. Melalui inovasi Bergerak Bersama Antar Elemen dalam Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman atau yang disebut “Besane Pak Rahman”, Pemerintah Kota Semarang mampu mengintegrasikan berbagai upaya pengendalian inflasi.
Adapun beberapa program konkrit yang dilaksanakan antara lain :1) optimalisasi anggaran publik (APBD Kota Semarang, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN dan CSR BUMN/Swasta) untuk pengendalian inflasi; (2) integrasi upaya pengendalian inflasi di bidang ketahanan pangan, pertanian, transportasi dan pemberdayaan UMKM; serta (3) pemanfaatan teknologi informasi, payment gateway, pertanian dan multimedia dalam pengendalian inflasi.
“Melalui penguatan kerjasama dan kolaborasi program ke depan, diharapkan mampu mendorong stabilisasi harga di daerah dan menjaga inflasi dalam batas sasaran inflasi sebesar 3±1% pada 2023,” tandasnya.(ule)
