Rizal Ramli Sebut Jokowi Sudah Tinggalkan Trisakti Bung Karno
SEMARANG – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli menyebut bahwa kebijakan dan tindakan Presiden Joko Widodo telah meninggalkan konsep Trisakti Bung Karno.
Padahal menurutnya, Trisakti Bung Karno memiliki visi yang sangat baik supaya Indonesia menjadi negara yang hebat di dunia, serta berdaulat baik bidang ekonomi, politik, maupun sosial, bukan malah menjadi bangsa kuli.
“Saya kecewa bahwa Presiden Jokowi telah meninggalkan Trisakti dalam kebijakan dan tindakannya. Meninggalkan ajaran dasar dari Ir Soekarno, itulah kenapa kami menganggap perlu ada perubahan, karena Trisakti visinya bagus sekali, supaya menjadi bangsa yang hebat di dunia, bukan menjadi bangsa kuli,” ujar Rizal Ramli di Semarang, Jumat (15/3/19).
Ditambahkan, UUD negara Indonesia juga telah jelas sekali mengatakan, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, tidak ada blok-blokan. Ketika dulu ada blok Rusia, Amerika, maka Indonesia tidak boleh memihak, harus ditengah, memperjuangkan perdamaian, keadilan.
“Saya mohon maaf hari ini pemerintahan pak Jokowi makin lama, makin condong ke China. Memang kita harus bersahabat dengan China, karena China nagara besar. Tetapi banyak dari kebijakan sangat condong ke China. Itulah kenapa kita perlu perubahan supaya kembali ke maksud dan tujuan UUD kita,” jelasnya.
Dikatakan, pemerintah jangan sampai melepaskan berbagai proyek strategis ke tangan asing apalagi China. Bahkan, ada contoh Srilanka yang akhirnya pengelolaan pelabuhan dikuasi China.
Disebutnya, bahwa saat ia menjabat sebagai menteri, negara adidaya tidak boleh mengusai pelabuhan-pelabuhan yang bisa jadi titik penting strategis. Misalnya selat Malaka, banyak yang mau membuat pelabuhan besar seperti Amerika dan China, namu ia menolak.
“Kita tidak mau masuk dalam permainan itu, kita negara berdaulat, tidak boleh memberikan kesempatan menguasai jalur strategis maritim Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah yang baru yang akan datang akan meriview kebijakan yang lebih pro Beijing tersebut,” tandasnya. (ZP/05)
