Tedy: “Tiping Fee Legok Nangka Perlu Ditinjau Ulang”
KOTA BANDUNG- Konsentrasi Kota Bandung untuk pengangkutan ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung tidak hanya persoalan tipping fee saja, namun juga masalah operasional. Demikian dikemukakan Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, saat meninjau langsung TPPAS Legok Nangka pada Senin (24/05/2021).
“Kita harus siapkan sejak awal. Jangan sampai nanti 2023 ini selesai kita belum memiliki lahan. Alhamdulillah provinsi sudah menyediakan lahan ini, kita DPRD Kota Bandung khususnya Komisi A terus membahas dengan Pansus 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Pansus TPPAS Legok Nangka ini,” katanya.
Tedy mengakui, tiping fee yang diwacanakan saat ini masih terasa memberatkan, sekalipun mendapat bantuan subsidi dari provinsi sebesar 30 persen. Namun, mengingat biaya operasional yang perlu dukungan besar, diharapkan tiping fee tak lantas memberatkan.
“Kemarin kalau gunakan teknologi insenerator, Rp386.000 per ton, sehingga kita lakukan pembahasan. Kita terus mendorong agar bisa lebih murah karena kalau dihitung hitung kita harus menyiapkan, apalagi dengan kondisi jalan harus ada truk baru kalau dialokasikan bisa 300 miliaran,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul mengungkapkan, dukungan dari anggota dewan untuk persoalan sampah ini tidak hanya menyoal persetujuan anggaran. Namun, harus memerhatikan persiapan jelang peralihan pengangkutan sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka.
“Sengaja kita datang hari ini ingin melihat lokasi, sehingga ada beberapa tahapan yang harus kita persiapkan. Karena bukan masalah persetujuan tapi bagaimana kesiapan yang harus dipersiapkan Kota Bandung. Seperti kita lihat angkutan harus dipersiapkan dan besaran tipping fee juga,” ucapnya.
Rizal mengaku pihaknya terus berkoordinasi secara intensif bersama pihak provinsi baik eksekutif maupun legislatif khusus membahas TPPAS Regional Legok Nangka, khususnya dalam rangka meminta bantuan dukungan kendaraan operasional pengangkutan.
“Sehingga keyakinan kita saat ini kita lihat kapasitas kendaraan yang ada di Kota Bandung ini dilihat dari medan tidak memadai. Tadi disampaikan Pak Ketua (DPRD Kota Bandung) barangkali kita minta bantuan ke provinsi kaitan anggarannya sehingga tidak memberatkan ke Kota Bandung,” paparnya. (dan)
