BI dan Pemprov Jateng Perkuat Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
SEMARANG – Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar High Level Meeting (HLM), 11 Februari 2026. Forum strategis ini menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga, mendorong investasi, serta mempercepat digitalisasi ekonomi guna menopang pertumbuhan Jawa Tengah yang tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.
Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, para kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (KERIS), serta seluruh Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa Tengah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Noor Nugroho, menegaskan penguatan sinergi daerah menjadi kunci menjaga kinerja ekonomi sekaligus memitigasi risiko global. Ia menyampaikan, perekonomian Jawa Tengah mampu tumbuh di atas 5 persen dan perlu terus didorong agar mencapai target 8 persen pada 2029.
“Strategi penguatan investasi perlu difokuskan pada sektor prioritas seperti pertanian dan industri pengolahan. Di saat yang sama, stabilisasi harga dan ketahanan pangan harus terus diperkuat,” ujar Noor Nugroho.
Ia mengungkapkan, Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, antara lain panjangnya rantai distribusi pangan, penurunan luas baku sawah, gangguan produksi akibat cuaca ekstrem, belum optimalnya regenerasi petani, serta rendahnya adopsi teknologi pertanian.
Untuk itu, berbagai program dilakukan secara end to end, mulai dari sisi hulu melalui penguatan regulasi perlindungan lahan pertanian, pemulihan lahan dengan pemanfaatan teknologi seperti Biosaline, Bacillus SP., dan Biochar, hingga pemanfaatan teknologi tepat guna. Dari sisi hilir, penguatan distribusi, integrasi data, hilirisasi produk pangan strategis, serta kerja sama antar daerah terus diperluas.
Dalam aspek investasi, Noor Nugroho menekankan pentingnya pengembangan sumber pertumbuhan baru seperti sektor pariwisata dan jasa. Melalui KERIS Jateng, akselerasi investasi ditempuh dengan optimalisasi promosi, perluasan basis investor domestik dan global, serta peningkatan kualitas proyek melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta.
“Bank Indonesia juga mendukung melalui kebijakan makroprudensial untuk menjaga likuiditas dan mendorong pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.
Di sektor perdagangan, penguatan daya saing UMKM dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk dukungan akses pasar dan pembiayaan. Sementara pada sektor pariwisata, dibutuhkan sinergi untuk membangun ekosistem yang kuat, termasuk pengembangan pariwisata ramah muslim beserta UMKM pendukungnya.
Pada pilar digitalisasi, Noor Nugroho menekankan pentingnya perluasan transaksi non-tunai guna mendorong transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). TP2DD Jawa Tengah didorong memperluas penggunaan kanal digital seperti QRIS, e-commerce, serta internet dan mobile banking.
Selain itu, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah daerah. Ke depan, percepatan digitalisasi membutuhkan penguatan koordinasi antar-stakeholder, regulasi yang mendukung, serta pemerataan kualitas jaringan.
Noor Nugroho turut mengapresiasi TP2DD Provinsi Jawa Tengah yang meraih penghargaan sebagai TP2DD dengan Program Unggulan Terbaik II Tingkat Provinsi Tahun 2025.
HLM tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran Investment Challenge, yakni kompetisi penyusunan profil dan proyek investasi unggulan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program ini bertujuan memetakan potensi proyek investasi daerah, memberikan pendampingan dan pembinaan, serta menyelaraskan proyek unggulan dengan Asta Cita dan sektor kepeminatan investor. Proyek yang lolos kurasi akan dipromosikan dalam Central Java Investment Business Forum.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat stabilisasi harga melalui peningkatan produksi pangan, percepatan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), pemuliaan lahan kurang produktif, serta penguatan akses pembiayaan dan sarana prasarana bagi petani.
Ia juga menekankan pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak, pengawasan harga dan pasokan, serta optimalisasi peran BUMD dan BUMP dalam manajemen distribusi guna menjaga pasokan lokal Jawa Tengah.
“Investasi harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, sekaligus menjaga stabilitas harga. Karena itu, kita perlu menciptakan iklim investasi yang inklusif dan kompetitif,” tegasnya.
Melalui HLM ini, sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat dalam membangun ekosistem ekonomi Jawa Tengah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
