Bawaslu Tertibkan 48 Ribu APK Langgar Aturan di Jateng

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subhi saat memberi keterangan kepada media, Senin (7/1).

SEMARANG- Sebanyak 48.478 buah Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah di tahun 2018.

Adapun hingga Desember 2018 rincian APK tersebut ditertibkan karena terpasang di tempat terlarang sebanyak 48.022, ditertibkan karena dipasang di mobil kendaraan umum 429 dan ditertibkan karena konten melanggar aturan sebanyak 27.

“Jenis APK yang dicopoti para petugas itu terdiri dari berbagai jenis, seperti pamflet, spanduk, poster, stiker, baliho, dan lain-lain. Barang bergambar peserta pemilu itu tersebar di seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah,” kata Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subhi di Semarang, Senin (7/1).

Dijelaskan, secara teknis, penertiban APK melanggar ketentuan itu tidak dilakukan jajaran Bawaslu di Jawa Tengah sendiri tapi dilakukan bersama dengan beberapa instansi lain seperti Satpol PP, KPU kabupaten/kota, dinas perhubungan, apparat kepolisian dan lain-lain.

“Beberapa daerah yang penertiban APK-nya sangat banyak, diantaranya Kudus 5.130, Rembang 3.372, Klaten 3.215, Kota Semarang 3.741, Brebes 3.094 dan lain-lain,” jelasnya.

Dikatakan, sesuai dengan UU Pemilu dan PKPU Kampanye, salah satu metode kampanye adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum. Namun, pasal 34 PKPU tentang kampanye juga melarang beberapa lokasi dipasangn APK. Misalnya, APK tak boleh dipasang di tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.

“Pemasangan APK juga harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut,” ujarnya.

Ditambahkan, pemasangan APK di tempat umum tersebut juga harus berdasarkan pada peraturan daerah di kabupaten/kota masing-masing. Masing-masing pemerintah kabupaten/kota sudah menetapkan mana saja zona yang bisa dipasangi alat peraga kampanye dan mana saja zona yang tak diperbolehkan dipasangi alat peraga kampanye.

“Bawaslu Jawa Tengah meminta kepada peserta pemilu, baik partai politik, tim kampanye calon presiden/calon wakil presiden, anggota DPD maupun para caleg, harus selalu mentaati berbagai ketentuan dalam undang-undang maupun PKPU dan Perbawaslu,” tandasnya. (ZP/05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here