one-stop-property-new

Beras Menumpuk, Inovasi Bulog Gagal

0
one-stop-property-new

SEMARANG – Menumpuknya beras jutaan ton di gudang Bulog dan rusaknya ribuan ton dari beras itu, adalah hal yang memprihatinkan. Berbagai kalangan menyoroti kinerja Bulog dalam menyalurkan beras tersebut. Diantara yang dinilai menjadi penyebabnya adalah gagalnya manajemen peningkatan kualitas beras dan inovasi yang dilakukan Bulog. Kegagalan dalam dua hal ini diyakini akan menjadi hal berulang pada penumpukan beras di gudang-gudang Bulog di masa depan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasludin menilai, inovasi yang dilakukan oleh Bulog dengan menjual beras dalam kemasan atau sachet tidaklah efektif. Inovasi tersebut dinilai sangat kalah bersaing dengan pasar beras lainnya.

“Sekarang menjual dengan sachet, kalah sama pemain besar. Bulog harusnya jangan main ketengan seperti itu, harusnya bermain skala besar,” kata Andi, Kamis (27/6).

Dia mengamati, salah satu penyebab menumpuknya beras di gudang-gudag karena program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak mewajibkan diambil dari Bulog. Untuk itu, dia mengusulkan, selain ditugaskan untuk menyerap, Bulog dapat diberikan kewenangan untuk menyalurkan.

“Intinya, bagaimana keluarkan dulu itu beras. Misalnya untuk rastra (beras sejahtera), bikin saja aturannya,” tuntutnya.

Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono. Dia mengatakan, jutaan beras menumpuk di gudang lantaran Bulog tak dapat mensuplai beras ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara maksimal.

Dikatakan keduanya, dewan sebetulnya telah mengingatkan Bulog untuk segera mensinkronisasikan data beras, mulai dari stok di gudang Bulog, produksi hingga kebutuhannya. Namun, manajemen sinkronisasi ini sepertinya belum terlaksana.

“Sehingga, walaupun perlu impor tetapi terbatas dan bisa dikendalikan sehingga tidak mengganggu harga gabah di petani (harga gabah tidak jatuh, petani tidak dirugikan) dan tidak kelebihan stok di Bulog,” jelasnya.

Untuk mencegah penumpukan beras di gudang, Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania, mendorong Bulog untuk berinovasi memperbaiki kualitas stok berasnya. Dengan kualitas baik, beras diyakini bisa langsung dijual atau disalurkan lewat BPNT.

Beras Bulog selama ini kurang diminati oleh para penerima manfaat BPNT. Akibatnya, pemilik e-warung lebih mengutamakan untuk menyetok beras dari non-Bulog.

“Untuk itu, penting bagi Bulog untuk meningkatkan daya tarik produknya agar diminati oleh masyarakat, terutama para penerima BPNT,” tegasnya.

Kualitas Tak Meningkat

Dikatakan, Bulog juga diharapkan dapat melaksanakan manajemen fungsinya dengan lebih baik, terutama karena Bulog juga masih mengemban tugas publik dari pemerintah dalam hal pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Penggunaaan CBP ini penting di antaranya untuk melakukan operasi pasar demi menstabilkan harga pangan dan juga cadangan negara kalau terjadi keadaan darurat seperti bencana alam.

Namun,Pakar Pertanian dari IPB, Dwi Andreas malah tak yakin operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) oleh Bulog dapat menyelesaikan masalah. Sebaliknya, langkah ini justru bisa menambah masalah baru, yakni menekan harga gabah di tingkat petani.

“Dulu proses in dan out kan sekitar 230ribu ton per bulan sehingga rutin, namun ketika ini berubah, Bulog tidak siap menyalurkan ke outlet lain sehingga beras yang disimpan outnya menumpuk tidak tersalurkan dengan baik, sudah barang tentu beras ada umurnya,” ujarnya.

Bulog sendiri berencana melakukan operasi pasar sampai Desember mendatang. Oleh karena itu, dia ingin operasi pasar mengedepankan kehati-hatian.

“Bulan-bulan sekarang, sampai Agustus jangan jor-joran operasi pasar, kasihan petani karena harga gabah sudah pasti tertekan. Kalau ada operasi pasar 175.000 ton per bulan, itu pasti berdampak ke petani, padahal sudah tiga bulan ini petani merugi karena harga jual dibawah biaya produksi,” tuturnya

Ia mengingatkan, menyerap gabah dari petani dan mengendalikan harga beras di pasar adalah tugas utama Bulog. Namun saat ini, kata dia, dua peran itu tidak maksimal dijalankan.

Fungsi perlindungan usaha di petani tidak berjalan karena terkait aturan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) lama yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. HPP saat ini sekitar Rp 3700 dan rencananya dinaikkan 10%, menjadi sekitar Rp 4070 per kilogram untuk gabah kering panen. (ZP/07)

Tinggalkan pesanan

email kami rahasiakan